Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I angka 24

UU 5/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

24. Diantara Pasal 80 dan Bab VII mengenai Ketentuan Penutup disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 80A, Pasal 80B, dan Pasal 80C yang berbunyi sebagai berikut: Sebelum Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbentuk, pengajuan calon hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung yang dijabat oleh hakim harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai personel militer.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 24 UU 5/2004

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal II; diundangkan 15-01-2004, LN 2004/9; Diubah UU 3/2009.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal II; diundangkan 15-01-2004, LN 2004/9; Diubah UU 3/2009.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.