Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I angka 4

UU 5/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; d. berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; e. sehat jasmani dan rohani; f. berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun (2) menjadi hakim tinggi. Apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat: a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e; b. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; c. berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; (3) d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pada Mahkamah Agung dapat diangkat hakim ad hoc yang diatur dalam undang-undang.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 4 UU 5/2004

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal II; diundangkan 15-01-2004, LN 2004/9; Diubah UU 3/2009.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal II; diundangkan 15-01-2004, LN 2004/9; Diubah UU 3/2009.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.