Pasal I
UU 3/2009 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Satuan ringkas dari 17906 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal I UU 3/2009
- Pasal I (kalimat pembuka)
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Ne…
- Pasal I angka 1
1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 2
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 3
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 4
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 5
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 6
6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 7
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 8
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 9
9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 10
10. Pasal 31 ayat (5) di hapus.
- Pasal I angka 11
11. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 12
12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 13
13. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 14
14. Pasal 38 dihapus.
- Pasal I angka 15
15. Ketentuan Pasal 80C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 16
16. Di antara ketentuan Pasal 80C dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80D yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 17
17. Ketentuan Pasal 81A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal I angka 18
18. Di antara Pasal 81A dan Pasal 82 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 81B dan Pasal 81C yang berbunyi sebagai berikut:
Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum
- Pasal I angka 1
- Pasal I angka 1 (Pasal 6A)
- Pasal I angka 1 (Pasal 6B)
- Pasal I angka 2
- Pasal I angka 2 (Pasal 7)
- Pasal I angka 3
- Pasal I angka 3 (Pasal 8)
- Pasal I angka 4
- Pasal I angka 4 (Pasal 9)
- Pasal I angka 5
- Pasal I angka 5 (Pasal 11)
- Pasal I angka 6
- Pasal I angka 6 (Pasal 11A)
- Pasal I angka 7
- Pasal I angka 7 (Pasal 12)
- Pasal I angka 8
- Pasal I angka 8 (Pasal 13)
- Pasal I angka 9
- Pasal I angka 9 (Pasal 20)
- Pasal I angka 10
- Pasal I angka 11
- Pasal I angka 11 (Pasal 31A)
- Pasal I angka 12
- Pasal I angka 12 (Pasal 32)
- Pasal I angka 13
- Pasal I angka 13 (Pasal 32A)
- Pasal I angka 13 (Pasal 32B)
- Pasal I angka 14
- Pasal I angka 15
- Pasal I angka 15 (Pasal 80C)
- Pasal I angka 16
- Pasal I angka 16 (Pasal 80D)
- Pasal I angka 17
- Pasal I angka 17 (Pasal 81A)
- Pasal I angka 18
- Pasal I angka 18 (Pasal 81B)
- Pasal I angka 18 (Pasal 81C)
- Pasal I (kalimat pembuka)
Status regulasi
Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal II "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 2009/3, TLN 4958; tanggal pengundangan tidak tercantum di naskah dan JDIH BPK; 12-01-2009 adalah tanggal penetapan.; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal II "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 2009/3, TLN 4958; tanggal pengundangan tidak tercantum di naskah dan JDIH BPK; 12-01-2009 adalah tanggal penetapan.
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.