Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I

UU 3/2009 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 17906 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), diubah sebagai berikut: 1. Di antara Pasal 6 d

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I UU 3/2009

  • Pasal I (kalimat pembuka)

    Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Ne…

  • Pasal I angka 1

    1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 2

    2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 3

    3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 4

    4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 5

    5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 6

    6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 7

    7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 8

    8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 9

    9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 10

    10. Pasal 31 ayat (5) di hapus.

  • Pasal I angka 11

    11. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 12

    12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 13

    13. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, yang berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 14

    14. Pasal 38 dihapus.

  • Pasal I angka 15

    15. Ketentuan Pasal 80C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 16

    16. Di antara ketentuan Pasal 80C dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80D yang berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 17

    17. Ketentuan Pasal 81A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 18

    18. Di antara Pasal 81A dan Pasal 82 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 81B dan Pasal 81C yang berbunyi sebagai berikut:

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal II "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 2009/3, TLN 4958; tanggal pengundangan tidak tercantum di naskah dan JDIH BPK; 12-01-2009 adalah tanggal penetapan.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal II "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 2009/3, TLN 4958; tanggal pengundangan tidak tercantum di naskah dan JDIH BPK; 12-01-2009 adalah tanggal penetapan.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.