Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I angka 2

UU 3/2009 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat: a. hakim karier: 1. warga negara Indonesia; 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; 4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; 5. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; 6. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan 7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. b. nonkarier: 1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5; 2. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; 3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan 4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 2 UU 3/2009

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal II "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 2009/3, TLN 4958; tanggal pengundangan tidak tercantum di naskah dan JDIH BPK; 12-01-2009 adalah tanggal penetapan.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal II "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 2009/3, TLN 4958; tanggal pengundangan tidak tercantum di naskah dan JDIH BPK; 12-01-2009 adalah tanggal penetapan.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.