Pasal I angka 12 (Pasal 32)

UU 3/2009 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya. (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 12 (Pasal 32) UU 3/2009

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal II "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 2009/3, TLN 4958; tanggal pengundangan tidak tercantum di naskah dan JDIH BPK; 12-01-2009 adalah tanggal penetapan.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal II "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 2009/3, TLN 4958; tanggal pengundangan tidak tercantum di naskah dan JDIH BPK; 12-01-2009 adalah tanggal penetapan.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.