Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
5) Risiko Negara/Area Geografis/Yurisdiksi Risiko negara, risiko area geografis, atau risiko yurisdiksi bersama dengan faktor risiko lainnya, menyediakan informasi yang sangat bermanfaat untuk penilaian risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Dalam melakukan penilaian risiko, PJK IKNB harus mengidentifikasi unsur risiko tinggi terkait dengan lokasi geografis, baik lokasi geografis PJK IKNB maupun lokasi geografis nasabah, atau lokasi tempat terjadinya hubungan usaha, dan dampaknya pada keseluruhan risiko. Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada kegiatan usaha PJK IKNB meningkat apabila:
a) dana diterima dari atau dikirim ke negara atau yurisdiksi yang berisiko tinggi; atau
b) nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara atau yurisdiksi berisiko tinggi.
Risiko yang terkait dengan domisili, kewarganegaraan, atau transaksi harus dinilai sebagai bagian dari risiko bawaan (inherent risk) dari nasabah PJK IKNB. Indikator yang menentukan suatu negara/area geografis/yurisdiksi berisiko tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme antara lain:
a) yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti: Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering, Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA), atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;
b) negara yang diidentifikasi tidak kooperatif atau suaka pajak (tax haven) oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
c) negara yang memiliki tingkat tata kelola (good governance) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;
d) negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparancy International Corruption Perception Index;
e) negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
f) negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, misalnya PBB; atau
g) negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 4 huruf a angka 5 SEOJK 37/SEOJK.05/2017
PDF naskah resmi, halaman 16