Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi II angka 4 huruf a angka 4

SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

4) Risiko Nasabah PJK IKNB harus memperhatikan risiko yang mungkin timbul dari nasabah. Untuk itu, PJK IKNB perlu mengkategorikan nasabah berdasarkan dengan tingkat risiko. Pengkategorian tersebut dapat mengacu pada klasifikasi risiko yang ditetapkan oleh PJK IKNB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional. Beberapa kategori nasabah yang aktivitasnya dapat diindikasikan memiliki risiko tinggi mencakup antara lain: a) nasabah yang melakukan hubungan usaha atau transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil nasabah, antara lain: i. jarak geografis yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan antara tempat tinggal atau lokasi bisnis nasabah dengan lokasi di mana transaksi dilakukan; ii. frekuensi dan pergerakan transaksi yang tidak dapat dijelaskan, terkait transaksi keuangan pada penyedia jasa keuangan lainnya, baik di sektor IKNB maupun di sektor jasa keuangan lainnya; dan/atau iii. frekuensi dan pergerakan dana yang tidak dapat dijelaskan yang terjadi antara lembaga jasa keuangan diberbagai wilayah geografis; b) nasabah korporasi yang struktur kepemilikannya kompleks dan menimbulkan kesulitan untuk diidentifikasi siapa yang menjadi pemilik manfaat (beneficial owner), pemilik akhir (ultimate owner), atau pengendali akhir (ultimate controller) dari korporasi; c) nasabah yang mencari atau menerima produk/jasa/transaksi PJK IKNB yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak menguntungkan nasabah tersebut; d) organisasi amal atau organisasi non-profit lainnya yang tidak diatur dan diawasi; e) gatekeeper seperti akuntan, pengacara atau profesi lainnya yang bertindak mewakili nasabah sehubungan dengan rekening/kontrak pada PJK IKNB dan dimana PJK IKNB bergantung pada keberadaan gatekeeper tersebut; f) nasabah yang termasuk dalam kategori orang yang populer secara politis (politically exposed person/PEP), termasuk anggota keluarga atau pihak yang terkait (close associates) dari PEP; g) nasabah yang mana pemilik manfaatnya (beneficial owner) tidak diketahui; h) nasabah yang proses verifikasinya tanpa pertemuan langsung (non face to face); i) nasabah yang menggunakan metode pembayaran yang tidak biasa seperti kas atau setara kas (ketika pembayaran menggunakan kas atau setara kas tidak lazim digunakan) atau instrumen moneter yang terstruktur; j) nasabah yang mencari produk yang dapat dilunasi lebih dini, khususnya atas biaya nasabah, atau dimana pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yang tampaknya tidak terkait atau pengembalian pembayaran secara langsung diberikan kepada pihak ketiga lain yang seolah-olah tidak terkait dengan nasabah; k) nasabah yang mengalihkan manfaat atas produk/jasa/transaksi PJK IKNB kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan nasabah; l) nasabah yang tidak tertarik pada kinerja produk investasi PJK IKNB tetapi lebih memperhatikan adanya pelunasan dini atas produk tersebut; dan m) nasabah yang tidak bersedia memberikan data dan informasi dalam proses identifikasi atau nasabah yang memberikan informasi yang sangat minim atau informasi yang patut diduga sebagai informasi fiktif.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 4 huruf a angka 4 SEOJK 37/SEOJK.05/2017

PDF naskah resmi, halaman 14

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH