Romawi II angka 2
SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
2. Konsep Risiko
a. Definisi Risiko Risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan (likelihood) suatu kejadian dan konsekuensinya. Secara sederhana, risiko dapat dilihat sebagai kombinasi peluang yang mungkin terjadi dan tingkat kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa. Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, risiko diartikan:
1) pada tingkat nasional adalah suatu ancaman dan kerentanan yang disebabkan oleh Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang membahayakan sistem keuangan nasional serta keselamatan dan keamanan nasional;
2) pada tingkat PJK IKNB adalah ancaman dan kerentanan yang menempatkan PJK IKNB pada risiko dimana PJK IKNB digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
Ancaman dapat berupa pihak atau obyek yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, ancaman dapat berupa pelaku tindakan kriminal, fasilitator (pihak yang membantu pelaksanaan tindakan kriminal), dana para pelaku kejahatan, atau bahkan kelompok teroris. Kerentanan adalah unsur kegiatan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman yang telah teridentifikasi. Dalam konteks TPPU dan TPPT kerentanan dapat diartikan pengendalian internal yang lemah dari PJK IKNB ataupun penawaran produk/jasa/transaksi yang berisiko tinggi. Dampak mengacu pada tingkat kerusakan dan kerugian yang serius yang timbul jika terjadi TPPU dan TPPT.
b. Manajemen Risiko Manajemen risiko adalah proses yang secara luas digunakan pada sektor publik dan sektor privat untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Dalam kaitannya dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, proses dimaksud mencakup pemahaman terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, penilaian atas kedua risiko tersebut, dan pengembangan metode untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Dalam menerapkan manajemen risiko atas risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PJK IKNB dapat mengembangkan metode manajemen risiko sesuai dengan karakteristik PJK IKNB dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai APU dan PPT.
c. Risiko Bawaan (Inherent Risk) dan Risiko Residual (Residual Risk) Dalam melakukan penilaian risiko, penting untuk membedakan antara risiko bawaan (inherent risk) dan risiko residual (residual risk). Risiko bawaan (inherent risk) adalah risiko yang melekat pada suatu peristiwa atau keadaan yang telah ada sebelum penerapan tindakan pengendalian. Risiko bawaan (inherent risk) ini terkait dengan kegiatan usaha dan nasabah PJK IKNB. Pada sisi lain, risiko residual (residual risk) adalah tingkat risiko yang tersisa setelah implementasi langkah mitigasi risiko dan pengendalian.
d. Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) adalah suatu proses yang meliputi hal sebagai berikut:
1) Penilaian risiko yang mencakup 4 (empat) faktor risiko, yaitu:
a) nasabah;
b) negara/area geografis/yurisdiksi;
c) produk/jasa/transaksi; atau
d) jaringan distribusi (delivery channels); dan
2) PJK IKNB mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan.
3) PJK IKNB mengelola dan memitigasi risiko melalui pelaksanaan pengendalian intern dan langkah yang sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi, dan melakukan pemantauan transaksi dan hubungan bisnis sesuai dengan tingkat risiko yang telah dinilai.
4) Dalam melakukan penilaian, pengelolaan, dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PJK IKNB perlu memahami bahwa kegiatan tersebut bukanlah sesuatu yang statis. Risiko yang telah diidentifikasi dapat berubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan produk baru atau ancaman baru yang masuk dalam kegiatan usaha. PJK IKNB harus melakukan pengkinian penilaian risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko PJK IKNB.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 2 SEOJK 37/SEOJK.05/2017
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.