Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Kewajiban Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach)
a. Program APU dan PPT merupakan program yang harus diterapkan PJK IKNB dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Program tersebut antara lain mencakup hal yang diharuskan dalam Financial Action Task Force (FATF) Recommendation sebagai upaya untuk melindungi PJK IKNB agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Rekomendasi 1 FATF menegaskan bahwa PJK IKNB wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels). PJK IKNB melakukan penilaian sendiri dan menerapkan proses kerangka kerja manajemen risiko yang efektif. PJK IKNB wajib melakukan pengkinian data terkait penerapan program APU dan PPT serta bersikap responsif dalam rangka mendukung penilaian risiko nasional.
b. Penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk based approach) mendukung PJK IKNB dalam menerapkan tindakan pencegahan dan mitigasi risiko yang sepadan dengan risiko TPPU dan TPPT yang teridentifikasi. PJK IKNB selanjutnya dapat mengalokasikan sumber dayanya sesuai dengan profil risiko yang dihadapi PJK IKNB, mengelola pengendalian intern, struktur internal, dan implementasi kebijakan dan prosedur untuk mencegah serta mendeteksi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
c. Dalam penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk based approach), PJK IKNB harus merujuk dan mempertimbangkan risiko yang menjadi perhatian nasional yang tercantum dalam NRA dan SRA. Adapun risiko yang tercantum dalam NRA dan SRA tersebut dapat berkembang dan mengalami perubahan, karena itu penerapan program APU dan PPT yang dimiliki PJK IKNB harus responsif terhadap perubahan risiko tersebut.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 1 SEOJK 37/SEOJK.05/2017
PDF naskah resmi, halaman 10