Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
D. Mekanisme Pengajuan Ulang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
1. Calon Pihak Utama dapat dicalonkan kembali dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila memenuhi:
a. permohonan calon Pihak Utama dikembalikan akibat ketidaklengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Romawi V huruf A angka 6;
b. calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Pengelola Statuter yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b; dan/atau
c. calon anggota Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, dan/atau Pengelola Statuter yang tidak direkomendasikan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf b.
2. Calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, dan/atau Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui dan/atau tidak direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c calon Pihak Utama yang tidak disetujui atau tidak direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan ternyata:
a. masih termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, antara lain masih tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
b. masih dalam rentang waktu pelarangan karena pernah dinyatakan pailit dan/atau pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
c. masih dalam rentang waktu pelarangan karena tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih,
calon Pihak Utama dimaksud hanya dapat diajukan ulang setelah pelarangan dimaksud berakhir.
4. Pengajuan ulang calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang disebabkan persyaratan kompetensi disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon Pihak Utama yang diajukan ulang telah melakukan peningkatan kompetensi misal sertifikasi peningkatan kompetensi yang diperlukan sesuai dengan level jabatan pada industri yang dituju oleh calon Pihak Utama.
5. Pengajuan ulang calon Pihak Utama karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat diajukan sebelum 6 (enam) bulan yaitu paling singkat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan tidak disetujui/tidak direkomendasikan apabila diajukan ulang pada:
a. bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau jabatan yang lebih rendah pada PVML yang sama;
b. jabatan di PVML lainnya yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah; dan
c. jabatan di lembaga jasa keuangan selain PVML.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi VII huruf D SEOJK 22/SEOJK.06/2024
PDF naskah resmi, halaman 32
Status regulasi
Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.