Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi VIII

SEOJK 22/SEOJK.06/2024 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin usaha. 2. Sanksi administratif sebagaimana pada angka 1 huruf b dan huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a. 3. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. 4. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi administratif tambahan berupa: a. penurunan tingkat kesehatan; b. pembatalan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan; c. perintah penggantian manajemen; d. pencantuman manajemen dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama; dan/atau e. pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi VIII SEOJK 22/SEOJK.06/2024

PDF naskah resmi, halaman 33

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.