Romawi VII huruf C
SEOJK 22/SEOJK.06/2024 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
C. Konsekuensi Hasil Penilaian
1. Bagi calon PSP yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka yang bersangkutan dapat melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham PVML selain Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
2. Bagi calon PSP yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang mengakibatkan yang bersangkutan harus melakukan penambahan setoran modal, calon PSP dimaksud harus merealisasikan penambahan setoran modal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
3. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, PSP yang memperoleh predikat disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan belum merealisasikan penambahan setoran modal, PVML selain Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang mengajukan pencalonan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan alasan belum direalisasikannya penambahan setoran modal dimaksud paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Bagi calon PSP yang memperoleh predikat tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b atau dibatalkan persetujuannya oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah memiliki saham PVML selain Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), yang bersangkutan:
a. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dan tidak melakukan pengendalian pada PVML selain Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dalam hal tidak disetujui karena tidak memenuhi persyaratan integritas;
b. wajib mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada PVML selain Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tersebut sehingga jumlah saham yang dimilikinya kembali ke jumlah awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP dan tidak melakukan pengendalian, dalam hal tidak disetujui karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan;
c. dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham yaitu seluruh hak pemegang saham yang bersangkutan tidak diakui, dalam hal tidak disetujui karena tidak memenuhi persyaratan integritas; dan/atau
d. dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham yaitu hak pemegang saham diakui hanya sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP, dalam hal tidak disetujui karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan.
5. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal tidak disetujui atau dibatalkan sebagai PSP.
6. Yang dimaksud dengan hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c dan huruf d misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara dalam RUPS, dan hak menerima dividen yang dibagikan.
7. Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 6 menjadi tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.
8. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b.
9. Pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 8 adalah pihak yang terafiliasi dengan calon PSP, yang terdiri dari:
a. pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan calon PSP termasuk kepada kelompok usahanya;
b. pihak yang merupakan pengendali (ultimate beneficial owners) dari calon PSP yang bersangkutan;
c. pihak di mana calon PSP bertindak sebagai pengendali; dan
d. pihak yang memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan calon PSP.
10. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a adalah hubungan baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:
a. orang tua kandung/tiri/angkat;
b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
c. anak kandung/tiri/angkat;
d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
e. cucu kandung/tiri/angkat;
f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
g. suami/istri;
h. mertua;
i. besan;
j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
k. kakek/nenek dari suami/istri;
l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
11. PVML selain Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan yang berlaku pada PVML selain Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
12. Dalam hal pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 9, maka:
a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b;
b. PVML selain Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham PVML selain Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan
c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh haknya sebagai pemegang saham.
13. Bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada PVML selain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus diangkat dalam jabatannya sesuai dengan jabatan yang diajukan pada saat pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
14. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13, Pihak Utama yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan belum diangkat maka PVML selain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang mengajukan pencalonan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan alasan belum diangkatnya Pihak Utama dimaksud paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13.
15. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 14, Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pengangkatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu.
16. PVML selain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) wajib melaporkan pengangkatan calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama terkait perubahan kepengurusan yang berlaku pada PVML selain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
17. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Pengelola Statuter yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
18. Otoritas Jasa Keuangan membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a, apabila setelah persetujuan diberikan:
a. diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan tidak benar sehingga mengakibatkan Pihak Utama yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;
b. terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan pihak yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan; dan/atau
c. Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa alasan belum direalisasikannya penambahan setoran modal oleh PSP yang disampaikan oleh PVML selain Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat diterima karena satu dan lain hal.
19. Pembatalan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 18, disampaikan melalui surat pembatalan.
20. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terhadap calon Pihak Utama selain PSP PVML selain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menjadi tidak berlaku apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 15 tidak terdapat pengangkatan terhadap calon Pihak Utama yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
21. Bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b namun telah diangkat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, atau anggota Dewan Pengawas Syariah, PVML selain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan tidak disetujui permohonannya.
22. PVML selain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) wajib melaporkan penyelenggaraan RUPS untuk membatalkan pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama yang berlaku pada PVML selain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
23. Bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah PVML selain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang akan beralih jabatan pada perusahaan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka 4 huruf b angka 4) huruf c) dan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b karena persyaratan integritas, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah PVML selain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dimaksud wajib diberhentikan dari posisi yang sedang dijabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah PVML selain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dinyatakan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi VII huruf C SEOJK 22/SEOJK.06/2024
Status regulasi
Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.