Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi II

SEOJK 22/SEOJK.06/2024 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 12732 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

1. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama. 2. Pihak Utama yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi: a. bagi PVML selain Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero): 1) PSP; 2) anggota Direksi; 3) anggota Dewan Komisaris; 4) anggota Pengelola; 5) anggota Dewan Pengawas Syariah; dan 6) Pengelola Statuter; b. bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia: 1) anggota

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II SEOJK 22/SEOJK.06/2024

  • Romawi II angka 1

    1. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama.

  • Romawi II angka 2

    2. Pihak Utama yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:

  • Romawi II angka 3

    3. Pihak Utama Lembaga Keuangan Mikro yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c adalah Pihak Utama Lemba…

  • Romawi II angka 4

    4. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan terhadap:

  • Romawi II angka 5

    5. PSP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:

  • Romawi II angka 6

    6. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan pada PVML yang sama bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota P…

  • Romawi II angka 7

    7. Perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 adalah setiap penugasan kembali dalam jabatan yang sama, setara, atau lebih rendah, contoh:

  • Romawi II angka 8

    8. Perpanjangan jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (…

  • Romawi II angka 9

    9. Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, calon PSP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1) harus diajukan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa K…

  • Romawi II angka 10

    10. Dalam hal calon PSP sebagaimana dimaksud pada angka 9 telah memiliki saham pada PVML selain Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, da…

  • Romawi II angka 11

    11. Yang dimaksud dengan tindakan sebagai PSP sebagaimana dimaksud pada angka 10 antara lain adalah:

  • Romawi II angka 12

    12. Calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, atau anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf…

  • Romawi II angka 13

    13. Dalam hal calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, atau anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 12 telah d…

  • Romawi II angka 14

    14. Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi atau anggota Pengelola sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, dapat diberikan contoh sebagai beri…

  • Romawi II angka 15

    15. Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, dapat diberikan contoh sebagai berikut:

  • Romawi II angka 16

    16. Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, dapat diberikan contoh sebagai berikut:

  • Romawi II angka 17

    17. Calon anggota Dewan Direktur atau Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, harus diajukan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan unt…

  • Romawi II angka 18

    18. Calon Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf c yang akan ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan harus terlebih dahu…

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 3

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.