Romawi II
SEOJK 22/SEOJK.06/2024 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Satuan ringkas dari 12732 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II SEOJK 22/SEOJK.06/2024
- Romawi II angka 1
1. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama.
- Romawi II angka 2
2. Pihak Utama yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:
- Romawi II angka 3
3. Pihak Utama Lembaga Keuangan Mikro yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c adalah Pihak Utama Lemba…
- Romawi II angka 4
4. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan terhadap:
- Romawi II angka 5
5. PSP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:
- Romawi II angka 6
6. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan pada PVML yang sama bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota P…
- Romawi II angka 7
7. Perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 adalah setiap penugasan kembali dalam jabatan yang sama, setara, atau lebih rendah, contoh:
- Romawi II angka 8
8. Perpanjangan jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (…
- Romawi II angka 9
9. Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, calon PSP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1) harus diajukan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa K…
- Romawi II angka 10
10. Dalam hal calon PSP sebagaimana dimaksud pada angka 9 telah memiliki saham pada PVML selain Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, da…
- Romawi II angka 11
11. Yang dimaksud dengan tindakan sebagai PSP sebagaimana dimaksud pada angka 10 antara lain adalah:
- Romawi II angka 12
12. Calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, atau anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf…
- Romawi II angka 13
13. Dalam hal calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, atau anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 12 telah d…
- Romawi II angka 14
14. Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi atau anggota Pengelola sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, dapat diberikan contoh sebagai beri…
- Romawi II angka 15
15. Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, dapat diberikan contoh sebagai berikut:
- Romawi II angka 16
16. Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, dapat diberikan contoh sebagai berikut:
- Romawi II angka 17
17. Calon anggota Dewan Direktur atau Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, harus diajukan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan unt…
- Romawi II angka 18
18. Calon Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf c yang akan ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan harus terlebih dahu…
Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum
- Romawi II angka 1
- Romawi II angka 2
- Romawi II angka 3
- Romawi II angka 4
- Romawi II angka 5
- Romawi II angka 6
- Romawi II angka 7
- Romawi II angka 8
- Romawi II angka 9
- Romawi II angka 10
- Romawi II angka 11
- Romawi II angka 12
- Romawi II angka 13
- Romawi II angka 14
- Romawi II angka 15
- Romawi II angka 16
- Romawi II angka 17
- Romawi II angka 18
Status regulasi
Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.