Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi II angka 2

SEOJK 22/SEOJK.06/2024 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

2. Pihak Utama yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi: a. bagi PVML selain Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero): 1) PSP; 2) anggota Direksi; 3) anggota Dewan Komisaris; 4) anggota Pengelola; 5) anggota Dewan Pengawas Syariah; dan 6) Pengelola Statuter; b. bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia: 1) anggota Dewan Direktur, kecuali untuk pengangkatan anggota Dewan Direktur yang berasal dari instansi/lembaga; 2) Direktur Pelaksana; dan 3) Pengelola Statuter; dan c. bagi Lembaga Keuangan Mikro dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero): 1) anggota Direksi; 2) anggota Dewan Komisaris; 3) anggota Pengelola; 4) anggota Dewan Pengawas Syariah; dan 5) Pengelola Statuter.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024

PDF naskah resmi, halaman 3

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.