Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi II angka 4

SEOJK 22/SEOJK.06/2024 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

4. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan terhadap: a. PSP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1), antara lain: 1) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham PVML, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP; 2) pemegang saham PVML yang tidak tergolong sebagai PSP (non-PSP) yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham PVML, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP; 3) non-PSP yang melakukan penambahan setoran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP; 4) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada “PVML hasil penggabungan” (merger); 5) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP “PVML hasil peleburan” (konsolidasi); 6) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada PVML yang akan didirikan; dan/atau 7) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali PVML karena adanya perubahan struktur kelompok usaha PVML; b. Pihak Utama selain PSP terdiri dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf c serta anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, antara lain: 1) orang perseorangan yang belum pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter pada PVML, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter pada PVML; 2) orang perseorangan yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, dan anggota Direktur Pelaksana pada PVML, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, dan anggota Direktur Pelaksana pada PVML lain, baik pada sektor jasa keuangan yang sama maupun yang berbeda; 3) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter pada PVML, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter pada PVML yang sama atau pada PVML lainnya, contoh: a) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan menjadi komisaris independen, pada PVML yang sama atau pada PVML lainnya sepanjang telah memenuhi persyaratan terkait komisaris independen; dan b) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi yang dicalonkan menjadi komisaris utama pada PVML yang sama atau pada PVML lainnya; 4) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, dan anggota Direktur Pelaksana yang akan beralih jabatan pada perusahaan yang sama, contoh: a) anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada perusahaan yang sama; b) anggota Direksi yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang sama; atau c) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada perusahaan yang sama, contoh: (1) anggota Direksi yang akan diangkat menjadi direktur utama, atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama, dan/atau (2) anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat menjadi komisaris utama, atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama; dan/atau 5) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, yang berasal dari PVML yang melakukan penggabungan atau peleburan, contoh: a) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada “PVML hasil penggabungan” yang berasal dari “PVML yang melakukan penggabungan”; b) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada “PVML hasil penggabungan” yang berasal dari “PVML yang menerima penggabungan” termasuk perpanjangan jabatan; atau c) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada “PVML hasil peleburan” yang berasal dari “PVML yang melakukan peleburan”.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 4 SEOJK 22/SEOJK.06/2024

PDF naskah resmi, halaman 4

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.