Romawi III angka 4 huruf b
SEOJK 21/SEOJK.07/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
b. Permohonan Peninjauan Ulang
1) Pihak Utama yang ditetapkan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) dan angka
3) dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas
predikat tidak lulus sebelum jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4) terlampaui.
2) Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria:
a) terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali;
b) terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) huruf b) atau angka 3) huruf b), tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka
2) huruf f) atau angka 3) huruf f);
c) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d) telah menjalani ¾ (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi, dan Pihak Utama:
(1) tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus; dan
(2) berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri di sektor jasa keuangan yang direalisasikan dalam jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3) Bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) harus mencantumkan alasan atau pertimbangan yang kuat dan relevan terkait bukti ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan, antara lain:
a) sakit yang tidak memungkinkan pihak yang dinilai kembali untuk dapat beraktivitas secara normal; dan
b) alasan lain yang menyebabkan pihak yang dinilai kembali tidak dapat memberikan klarifikasi atau tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4) Yang dimaksud dengan konsekuensi dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) antara lain pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
5) Yang dimaksud dengan tidak memiliki catatan negatif sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf d) angka (1) yaitu tidak melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi pidana penjara/kurungan lebih dari 1 (satu) tahun, tidak menyebabkan pailit, dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.
6) Komitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf d) angka (2) dinyatakan antara lain dalam dokumen tertulis yang memuat mengenai rencana tindak dengan jangka waktu tertentu untuk direalisasikan atau penyediaan dana dalam bentuk escrow account.
7) Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a) dokumen identitas, paling sedikit berupa:
(1) salinan kartu tanda penduduk elektronik;
(2) daftar riwayat hidup;
(3) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP);
b) salinan keputusan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama yang menyatakan pemohon tidak lulus;
c) dokumen bukti sesuai dengan kriteria permohonan peninjauan ulang, antara lain:
(1) bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali, seperti surat keterangan resmi dari rumah sakit tempat pemohon dirawat;
(2) salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; dan
(3) bukti resmi dan sah dari konsekuensi atas pelaksanaan undang-undang;
d) bukti tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus, antara lain:
(1) surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon:
(a) tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; dan
(b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun; dan
(2) surat keterangan catatan kepolisian.
8) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta dokumen dan/atau informasi pendukung lainnya terkait dokumen permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 7).
9) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh Pihak Utama yang ditetapkan predikat tidak lulus berdasarkan:
a) penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
b) analisis terhadap dokumen peninjauan ulang; dan
c) pertimbangan lain, seperti dampak terhadap kondisi Penyelenggara IAKD baik secara individu maupun industri.
10) Dalam hal berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan peninjauan ulang ditolak.
11) Pemohon dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kembali dalam hal telah sesuai kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang dimiliki telah lengkap.
12) Dalam hal telah memenuhi kriteria, permohonan peninjauan ulang yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan langkah:
a) klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
b) penetapan dan penyampaian hasil sementara peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
c) tanggapan dari Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap hasil sementara peninjauan ulang; dan
d) penetapan dan pemberitahuan hasil akhir peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang.
13) Pihak Utama yang dinyatakan lulus dalam proses peninjauan ulang dapat menjadi Pihak Utama melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud romawi II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi III angka 4 huruf b SEOJK 21/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi V angka 2 SEOJK 21/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 1 Oktober 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-10-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.