Romawi III angka 4 huruf a
SEOJK 21/SEOJK.07/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
a. Konsekuensi Hasil Akhir Penilaian Kembali Pihak Utama
1) Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat lulus memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris. Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat lulus memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pihak Utama pengendali atau Pihak Utama pengurus.
2) Pihak Utama Pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena:
a) permasalahan integritas, dilarang menjadi:
(1) Pihak Utama pengendali pada LJK atau Penyelenggara IAKD;
(2) memiliki saham pada LJK atau Penyelenggara IAKD; dan/atau
(3) Pihak Utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD.
b) permasalahan kelayakan keuangan, dilarang menjadi:
(1) Pihak Utama pengendali atau memiliki saham pada Penyelenggara IAKD, contohnya Pihak Utama pengendali pada PT XYZ yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali karena permasalahan kelayakan keuangan maka yang bersangkutan dilarang memiliki saham pada Penyelenggara IAKD manapun; dan/atau
(2) Pihak Utama pengurus pada Penyelenggara IAKD, contohnya Pihak Utama pengurus pada PT XYZ yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali karena permasalahan reputasi keuangan maka yang bersangkutan dilarang menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara IAKD manapun.
3) Pihak Utama pengurus yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena:
a) permasalahan integritas, dilarang menjadi:
(1) Pihak Utama pengendali pada LJK atau Penyelenggara IAKD;
(2) memiliki saham pada LJK atau Penyelenggara IAKD; dan/atau
(3) pihak utama pengurus pada LJK atau pada Penyelenggara IAKD.
b) permasalahan reputasi keuangan, dilarang menjadi:
(1) Pihak Utama pengendali atau memiliki saham di Penyelenggara IAKD; dan/atau
(2) Pihak Utama pengurus di Penyelenggara IAKD.
c) permasalahan kompetensi, dilarang menjadi Pihak Utama pengurus di Penyelenggara IAKD.
4) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan/atau angka 3) ditetapkan:
a) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:
(1) bagi Pihak Utama pengendali dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) huruf a) angka (3), angka 2) huruf a) angka (4), angka 2) huruf d), angka 2) huruf e), angka 2) huruf g), angka 2) huruf h), angka 2) huruf i), atau angka 2) huruf j); atau
(2) bagi Pihak Utama pengurus dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 3) huruf a) angka (3), angka 3) huruf a) angka (4), angka 3) huruf d), angka 3) huruf e), angka 3) huruf g), angka 3) huruf h), angka 3) huruf i), atau angka 3) huruf j;
b) selama jangka waktu 5 (lima) tahun:
(1) bagi Pihak Utama pengendali dalam hal:
(a) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) huruf a) angka (1) atau angka (2); atau
(b) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) huruf a) angka (3), angka 2) huruf a) angka (4), angka 2) huruf d), angka 2) huruf e), angka 2) huruf g), angka 2) huruf h), angka
2) huruf i), atau angka 2) huruf j), dan
perbuatan dimaksud:
i. dilakukan secara berulang;
ii. dilakukan secara kumulatif; dan/atau iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain;
(2) bagi anggota Pihak Utama pengurus dalam hal:
(a) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 3) huruf a) angka (1) atau angka (2);
(b) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 3) huruf a) angka (3), angka 3) huruf a) angka (4), angka 3) huruf d), angka 3) huruf e), angka 3) huruf g), angka 3) huruf h), angka
3) huruf i), atau angka 3) huruf j, dan
perbuatan dimaksud:
i. dilakukan secara berulang;
ii. dilakukan secara kumulatif; dan/atau iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; atau
c) selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun:
(1) bagi Pihak Utama pengendali dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) huruf b), huruf c), dan huruf f); atau
(2) bagi Pihak Utama pengurus dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 3) huruf b), huruf c), dan huruf f).
5) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4) terhitung sejak:
a) tanggal surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 4), dalam hal merupakan hasil akhir penilaian kembali Otoritas Jasa Keuangan; atau
b) tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak Utama yang dinilai kembali terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) huruf b) dan angka 1 huruf b angka
3) huruf b) atau terbukti dinyatakan pailit dan/atau
menyebabkan pailit sebagaimana dimaksud ada angka 1 huruf b angka 2) huruf f) angka 1 huruf b angka 3) huruf f).
6) Pihak Utama yang dilarang menjadi Pihak Utama pengendali atau memiliki saham pada LJK atau Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud pada angka
2) huruf a) angka (1), angka (2), huruf b) angka (1), angka
3) huruf a) angka (1), angka (2), dan/atau huruf b)
angka (1):
a) dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama pengendali pada LJK atau Penyelenggara IAKD;
b) dilarang menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; dan
c) wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun,
sejak ditetapkan dengan predikat tidak lulus.
7) Penyelenggara IAKD wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham Penyelenggara IAKD mengenai status Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 6).
8) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf c) secara tersendiri dalam hal Pihak Utama dikenai kewajiban untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada lebih dari 1 (satu) Penyelenggara IAKD.
9) Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf c) tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan:
a) jangka waktu larangan kepada Pihak Utama ditetapkan ditambah selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak menghilangkan kewajiban untuk mengalihkan saham; dan
b) pembayaran dividen ditunda sampai dengan Pihak Utama pengendali mengalihkan kepemilikan saham.
10) Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf c) atau angka 8) dapat dilakukan melalui hibah atau penjualan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau selain kelompok usaha.
11) Dalam hal pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada angka l0) dari Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus:
a) pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf c) atau angka 8);
b) Penyelenggara IAKD dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan dalam daftar pemegang saham Penyelenggara IAKD; dan
c) pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak sebagai pemegang saham, yaitu:
(1) hak suara tidak diperhitungkan dalam RUPS;
(2) hak suara tidak diperhitungkan dalam penentuan kuorum RUPS; dan
(3) dividen tidak diserahkan sampai dengan kepemilikan saham dialihkan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau selain kelompok usaha.
12) Pihak Utama yang dilarang menjadi Pihak Utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) angka (3), angka 2) huruf b) angka (2), angka 3) huruf a) angka (3), angka 3) huruf b) angka (2), dan/atau angka 3) huruf c):
a) dilarang untuk melakukan tindakan sebagai Pihak Utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD; dan
b) wajib berhenti sebagai Pihak Utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD.
13) Penyelenggara IAKD wajib menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
14) Dalam hal Pihak Utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud pada angka 13) masih melakukan tindakan sebagai Pihak Utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD, jangka waktu larangan kepada Pihak Utama pengurus ditambah selama 20 (dua puluh) tahun.
15) Pihak Utama pengendali yang dengan sengaja membiarkan Pihak Utama pengurus yang tidak lulus melakukan tindakan sebagai Pihak Utama pengurus, diberikan predikat tidak lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
16) Pihak Utama pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud pada angka 15) dikenai konsekuensi tidak lulus atas permasalahan integritas sebagaimana dimaksud pada angka 2).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi III angka 4 huruf a SEOJK 21/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi V angka 2 SEOJK 21/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 1 Oktober 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-10-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.