Romawi IV
SEOJK 21/SEOJK.07/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Penyampaian Dokumen Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali Pihak Utama
a. Penyampaian dokumen:
1) surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 3 huruf a angka 3), angka 4), dan angka 4 huruf a angka 2), dan hasil penilaian sendiri (self assessment) sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 3 huruf d angka 2); dan
2) klarifikasi, dan/atau tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai dalam proses penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada romawi III angka 2 huruf d, huruf h, dan/atau dokumen terkait permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud romawi III angka 4 huruf b.
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
b. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang disampaikan melalui sistem elektronik merupakan dokumen asli dan/atau hasil pindai (scan) berwarna atas dokumen asli.
c. Dalam hal Sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik melalui alamat:
1) mailingroomsoemitro@ojk.go.id dan pendaftaraniakd@ojk.go.id; atau
2) alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
d. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengalami gangguan teknis, penyampaian dokumen disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dengan cara:
1) diserahkan langsung; atau
2) dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
e. Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditujukan kepada: Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710, Indonesia
f. Dokumen dinyatakan telah diterima Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:
1) penyampaian melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti penerimaan dari sistem Otoritas Jasa Keuangan;
2) penyampaian melalui surat elektronik dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; atau
3) penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa keuangan.
2. Pelaporan terkait hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali Pihak Utama
a. Pelaporan terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama pengendali, antara lain:
1) Penyelenggara IAKD wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 6 huruf c angka 4) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan yang berlaku pada masing-masing jenis Penyelenggara IAKD atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengendali.
2) Pembelian saham Penyelenggara IAKD oleh calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 6) huruf c angka 2) dilaporkan sebagai laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan pelaporan masing-masing jenis Penyelenggara IAKD.
b. Pelaporan terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama pengurus, antara lain:
1) Perpanjangan jabatan Pihak Utama Pengurus yang sama sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 huruf c dilaporkan sebagai laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan pelaporan masing-masing jenis Penyelenggara IAKD disertai dengan keputusan RUPS yang telah disahkan oleh instansi berwenang atas penetapan perpanjangan jabatan dimaksud.
2) Penyelenggara IAKD wajib melaporkan pengangkatan calon Pihak Utama Pengurus, sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 6 huruf d angka 1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengurus yang berlaku pada masing-masing jenis IAKD atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengangkatan dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengurus.
3) Penyelenggara IAKD harus melaporkan penyelenggaraan RUPS untuk membatalkan pengangkatan Pihak Utama Pengurus sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 6 huruf d angka 3) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengurus yang berlaku pada masing-masing jenis IAKD atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan Pihak Utama pengurus dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengurus.
c. Penyelenggara IAKD wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 4 huruf a angka 6) huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.
d. Penyelenggara IAKD wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 4 huruf a angka 13) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian Pihak Utama pengurus.
e. Selain pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, Penyelenggara IAKD wajib menyampaikan laporan pemutakhiran data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi paling lambat pada tanggal 1 Mei 2026 serta perubahan dilaporkan sebagai laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan pelaporan masing-masing jenis Penyelenggara IAKD.
f. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.
g. Dalam hal Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik melalui alamat:
1) mailingroomsumitro@ojk.go.id, dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia;
2) mailingroommrp@ojk.go.id, dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis; atau
3) alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
h. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf g mengalami gangguan teknis, penyampaian dokumen disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dengan cara:
1) diserahkan langsung; atau
2) dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
i. Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud dalam huruf h ditujukan kepada: Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710, Indonesia
j. Dokumen dinyatakan telah diterima Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:
1) penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti penerimaan dari sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
2) penyampaian melalui surat elektronik dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; atau
3) penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV SEOJK 21/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi V angka 2 SEOJK 21/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 1 Oktober 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-10-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.