Romawi II angka 5
SEOJK 21/SEOJK.07/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
5. Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama a. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama Penyelenggara IAKD apabila calon tersebut menjalani: 1) proses hukum; 2) proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 3) proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD. b. Yang dimaksud menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) adalah apabila calon Pihak Utama sedang menjalani proses kepailitan, proses penyidikan, atau proses peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara yang meliputi: 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan; 2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan; c. Yang dimaksud menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) adalah apabila calon Pihak Utama sedang diajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai calon Pihak Utama pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD. d. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama yang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) atas pencalonan yang terakhir diajukan Penyelenggara IAKD kepada Otoritas Jasa Keuangan.
e. Yang dimaksud dengan menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu Penyelenggara IAKD atau LJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) adalah apabila calon Pihak Utama sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam kapasitas:
1) yang bersangkutan sebagai pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penyelenggara IAKD atau LJK; atau
2) yang bersangkutan sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penyelenggara IAKD atau LJK.
f. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Penyelenggara IAKD yang mengajukan pencalonan.
g. Calon Pihak Utama yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutannya oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pihak Utama apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
h. Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud pada huruf g antara lain:
1) telah selesai menjalani proses hukum yang dibuktikan dengan: a) surat perintah penghentian penyidikan (SP3); b) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; c) informasi/putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa calon Pihak Utama tidak dinyatakan pailit/dinyatakan bersalah atas kepailitan perusahaan; atau d) dokumen lain yang relevan.
2) telah selesai menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
3) telah selesai menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu Penyelenggara IAKD apabila yang bersangkutan dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 5 SEOJK 21/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi V angka 2 SEOJK 21/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 1 Oktober 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-10-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.