Romawi II angka 6
SEOJK 21/SEOJK.07/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
6. Tata Cara Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Konsekuensi Pihak Utama
a. Klasifikasi Hasil Penilaian
1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan ditetapkan: a) disetujui; atau b) tidak disetujui.
2) Calon Pihak Utama yang disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dinyatakan memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pihak Utama pada Penyelenggara IAKD.
3) Calon Pihak Utama yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pihak Utama pada Penyelenggara IAKD.
b. Penetapan dan Penyampaian Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
2) Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan Penyelenggara IAKD, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan Penyelenggara IAKD.
3) Yang dimaksud dengan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah izin usaha Penyelenggara IAKD.
4) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan berupa disetujui atau tidak disetujui atas permohonan calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka
1) disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara
IAKD yang mengajukan pencalonan.
5) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
c. Konsekuensi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Pengendali
1) Bagi calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) huruf a) oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka yang bersangkutan dapat melakukan pembelian saham Penyelenggara IAKD.
2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
3) Dalam hal calon Pihak Utama pengendali tidak melakukan pembelian saham melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2) maka Otoritas Jasa Keuangan dapat membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) huruf a).
4) Bagi calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) huruf b) atau dibatalkan persetujuannya oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah memiliki saham Penyelenggara IAKD, maka:
a) yang bersangkutan harus mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Penyelenggara IAKD yang bersangkutan dan tidak melakukan pengendalian; dan
b) dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham pada Penyelenggara IAKD yang bersangkutan. Pembatasan yang dimaksud yaitu hak pemegang saham hanya diakui sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi PSP.
5) Yang dimaksud dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Penyelenggara IAKD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) adalah mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Penyelenggara IAKD yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai PSP.
6) Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal tidak disetujui atau dibatalkan dari Otoritas Jasa Keuangan.
7) Yang dimaksud dengan hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b) misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara dalam RUPS, dan hak menerima dividen yang dibagikan.
8) Dalam hal calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6), maka hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 7) atas seluruh saham yang dimilikinya tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.
9) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada 4) huruf a).
10) Pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 9) adalah pihak yang terafiliasi dengan calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham, yang terdiri dari:
a) pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham termasuk kepada kelompok usahanya;
b) pihak yang merupakan pengendali dari calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham yang bersangkutan;
c) pihak dimana calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham bertindak sebagai pengendali; dan
d) pihak yang memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham.
11) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada angka
10) huruf a) adalah hubungan baik vertikal maupun
horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:
a) orang tua kandung/tiri/angkat;
b) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
c) anak kandung/tiri/angkat;
d) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
e) cucu kandung/tiri/angkat;
f) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
g) suami/istri;
h) mertua;
i) besan;
j) suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
k) kakek/nenek dari suami/istri;
l) suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
m) saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
12) Dalam hal pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 10) maka:
a) pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a);
b) Penyelenggara IAKD dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Penyelenggara IAKD; dan
c) pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh haknya sebagai pemegang saham.
13) Otoritas Jasa Keuangan membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) huruf a), apabila setelah persetujuan diberikan: a) diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan tidak benar mengakibatkan Pihak Utama yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan; dan/atau b) terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan pihak yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan mengakibatkan Pihak Utama yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
14) Pembatalan persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 13), disampaikan melalui surat pembatalan.
d. Konsekuensi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Pengurus
1) Bagi calon Pihak Utama pengurus yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus diangkat dalam jabatannya sesuai dengan jabatan yang diajukan pada saat pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
2) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pihak Utama yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum diangkat, maka Penyelenggara IAKD yang mengajukan pencalonan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan alasan belum diangkatnya Pihak Utama pengurus dimaksud paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1).
3) Bagi calon Pihak Utama pengurus yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah diangkat sebagai Pihak Utama pengurus, Penyelenggara IAKD harus menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan tidak disetujui permohonannya.
4) Bagi calon Pihak Utama pengurus yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
5) Dalam hal calon Pihak Utama tidak disetujui karena persyaratan kompetensi maka calon dimaksud dapat diajukan sebelum 6 (enam) bulan yaitu paling singkat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan tidak disetujui pada:
(1) pada jabatan berbeda yang setingkat atau lebih rendah pada Penyelenggara IAKD yang sama;
(2) jabatan di Penyelenggara IAKD sejenis yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah; atau
(3) jabatan di Penyelenggara IAKD yang berbeda.
6) Pengajuan kembali calon Pihak Utama pengurus yang tidak disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 5) harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi, contoh: sertifikasi peningkatan kompetensi yang diperlukan sesuai dengan level jabatan pada Penyelenggara IAKD yang dituju oleh calon Pihak Utama.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 6 SEOJK 21/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi V angka 2 SEOJK 21/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 1 Oktober 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-10-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.