Romawi II angka 4
SEOJK 21/SEOJK.07/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
4. Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
a. Penilaian Administratif
1) Penilaian administratif dilakukan untuk menilai permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama telah memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan atau kelayakan keuangan, dan/atau kompetensi.
2) Dalam hal dokumen persyaratan administratif yang diterima Otoritas Jasa Keuangan tidak lengkap dan sesuai, diperlukan data pendukung lain, atau terdapat kesalahan administrasi pengisian data, maka Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan permohonan dan meminta Penyelenggara IAKD atau calon Penyelenggara IAKD untuk melengkapi dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b sebagai dasar penilaian administratif dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.
3) Dalam hal Penyelenggara IAKD atau calon Penyelenggara IAKD tidak menyampaikan kekurangan dokumen persyaratan administratif dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), Penyelenggara IAKD atau calon Penyelenggara IAKD dianggap membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama.
4) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penolakan atas surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama yang diajukan oleh Penyelenggara IAKD apabila dokumen persyaratan administratif dinyatakan tidak benar.
5) Dalam rangka penilaian administratif pada pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau surat rekomendasi atas Pihak Utama kepada pihak lain yang berwenang.
b. Presentasi atau Pemaparan oleh Calon Pihak Utama Pengendali
1) Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon Pihak Utama pengendali yang bersangkutan harus melakukan presentasi atau pemaparan.
2) Dalam hal calon Pihak Utama pengendali adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan apabila dianggap perlu.
3) Presentasi atau pemaparan harus dilakukan oleh calon Pihak Utama pengendali dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling sedikit mengenai:
a) rencana calon Pihak Utama pengendali terhadap pengembangan Penyelenggara IAKD yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya paling singkat untuk 3 (tiga) tahun sejak dimiliki; dan
b) strategi calon Pihak Utama pengendali dalam hal Penyelenggara IAKD yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan.
4) Pelaksanaan presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan secara tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Direksi Penyelenggara IAKD atau Direksi calon Penyelenggara IAKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 3) dan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 4) diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan sesuai.
6) Calon Pihak Utama pengendali yang tidak dapat hadir pada jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka
5) harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai
alasan yang layak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
7) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan presentasi atau pemaparan dan menyampaikan jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan yang baru kepada calon Pihak Utama pengendali.
8) Dalam hal:
a) calon Pihak Utama pengendali tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan;
b) Otoritas Jasa Keuangan tidak memberi kesempatan presentasi atau pemaparan kepada calon Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 7); atau
c) calon Pihak Utama pengendali tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan,
Otoritas Jasa Keuangan membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama pengendali tersebut melalui pemberitahuan pembatalan permohonan Pihak Utama pengendali.
9) Presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
10) Calon Pihak Utama pengendali yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan.
11) Dalam hal calon Pihak Utama pengendali berbentuk badan hukum, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilakukan oleh direksi badan hukum tersebut atau direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir (ultimate shareholder) dari badan hukum tersebut.
12) Dalam hal direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir (ultimate shareholder) dari badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 11) berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawah direksi berdasarkan penunjukan surat kuasa (power of attorney).
13) Presentasi atau pemaparan calon Pihak Utama pengendali selain dilakukan secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 4) dapat dilaksanakan secara daring dengan pertimbangan tertentu.
14) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 13) antara lain: faktor jarak, kebijakan pembatasan kegiatan secara luring dari pemerintah, dan/atau faktor kesiapan dari Penyelenggara IAKD yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
15) Faktor kesiapan dari Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud pada angka 14) yakni:
a) memiliki infrastruktur yang andal untuk dapat mengikuti pelaksanaan presentasi, pemaparan, atau klarifikasi secara daring dengan media video conference;
b) calon Pihak Utama yang mengikuti pelaksanaan klarifikasi adalah calon Pihak Utama dan tidak diwakilkan; dan
c) menjaga kerahasiaan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan presentasi, pemaparan, atau klarifikasi.
16) Faktor kesiapan teknis dari Penyelenggara IAKD disertai sebagaimana dimaksud pada angka 15) dengan surat pernyataan dari Direksi Penyelenggara IAKD atau calon Penyelenggara IAKD.
c. Klarifikasi Calon Pihak Utama Pengurus
1) Berdasarkan hasil penilaian administratif yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta informasi dan/atau surat rekomendasi yang diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai calon Pihak Utama pengurus dari pihak lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan calon Pihak Utama pengurus yang memerlukan proses klarifikasi, apabila antara lain:
a) terdapat informasi negatif mengenai calon Pihak Utama pengurus;
b) calon Pihak Utama pengurus, belum mempunyai pengalaman pada LJK atau Penyelenggara IAKD yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan Penyelenggara IAKD tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
c) calon Pihak Utama pengurus pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan di LJK atau Penyelenggara IAKD sebelumnya.
2) Ketentuan perlunya pelaksanaan klarifikasi bagi calon Pihak Utama pengurus Penyelenggara IAKD selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) juga dapat dilaksanakan berdasarkan tabel kriteria Pihak Utama pengurus yang memerlukan proses klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan klarifikasi calon Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan atas informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau untuk melakukan penilaian atas pengalaman atau keahlian yang bersangkutan.
4) Calon Pihak Utama pengurus, harus menghadiri pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan jadwal pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Direksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 3) berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 4) diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan sesuai.
6) Calon Pihak Utama pengurus yang tidak dapat hadir pada jadwal pelaksanaan klarifikasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 5) harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum klarifikasi.
7) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan klarifikasi dan menyampaikan jadwal pelaksanaan klarifikasi yang baru kepada calon Pihak Utama pengurus.
8) Dalam hal:
a) calon Pihak Utama pengurus tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 5) tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan;
b) Otoritas Jasa Keuangan tidak memberi kesempatan klarifikasi dengan jadwal baru kepada calon Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 7); atau
c) calon Pihak Utama pengurus tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7),
Otoritas Jasa Keuangan membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi calon Pihak Utama pengurus tersebut melalui pemberitahuan pembatalan permohonan calon Pihak Utama pengurus.
9) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
10) Calon Pihak Utama pengurus, yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan klarifikasi.
11) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) selain dilakukan secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 4), dapat dilaksanakan secara daring dengan pertimbangan tertentu.
12) Ketentuan pertimbangan tertentu dalam pelaksanaan presentasi dan pemaparan calon Pihak Utama pengendali secara daring sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 14) sampai dengan angka 16) berlaku mutatis mutandis dalam pemberian pertimbangan pelaksanaan klarifikasi calon Pihak Utama pengurus.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 4 SEOJK 21/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi V angka 2 SEOJK 21/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 1 Oktober 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-10-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.