Romawi II angka 3
SEOJK 21/SEOJK.07/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
3. Prosedur Permohonan dan Persyaratan Administratif
a. Prosedur Permohonan
1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh pemohon yaitu:
a) calon pemilik, pendiri, atau anggota Direksi dalam hal Penyelenggara IAKD mengajukan izin usaha; atau
b) anggota Direksi, dalam hal Penyelenggara IAKD telah memperoleh izin usaha.
2) Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Penyelenggara IAKD, permohonan diajukan oleh:
a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Penyelenggara IAKD;
b) anggota Dewan Komisaris jika seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Penyelenggara IAKD; atau
c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh Pihak Utama pengurus tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan dengan Penyelenggara IAKD.
3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau angka 2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4) Penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif.
5) Pemohon Penyelenggara IAKD melakukan pengisian daftar pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6) Khusus untuk permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama pengurus, permohonan disertai dengan formulir penilaian sendiri (self assesment) bagi calon Pihak Utama pengurus dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7) Penilaian sendiri (self-assessment) sebagaimana dimaksud pada angka 6) dilakukan dan ditandatangani oleh:
(1) fungsi kepatuhan dan audit internal bagi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital ;atau
(2) fungsi nominasi dan remunerasi bagi Penyelenggara IAKD selain Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.
b. Dokumen Persyaratan Administratif
1) Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4) bagi calon Pihak Utama pengendali orang perseorangan Penyelenggara IAKD, yaitu salinan digital (softcopy):
a) daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian D angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan:
(1) salinan dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
(2) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
(3) surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan dengan menggunakan format Lampiran I Bagian E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD lain.
(4) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2 (dua) tahun terakhir;
(5) Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/Police Clearing atau dokumen yang setara untuk WNA; dan
(6) informasi mengenai sumber dana yang digunakan sebagai penyertaan modal Penyelenggara IAKD berupa bukti setor permodalan dan/atau salinan rekening koran 3 (tiga) bulan yang memuat transaksi penerimaan atau pengiriman modal;
b) Daftar riwayat hidup yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
2) Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4 bagi calon Pihak Utama pengendali badan hukum, yaitu salinan digital (softcopy):
a) daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat data badan hukum, dengan melampirkan:
(1) salinan dokumen pendirian berupa akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan
(2) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing;
b) surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh Direksi yang telah diisi lengkap dan bermeterai cukup dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian E angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK;
c) laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan yang telah diaudit secara internal oleh pihak yang berwenang membawahi fungsi keuangan atau audit pada Penyelenggara IAKD;
d) daftar riwayat hidup anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta pemilik dan pengendali terakhir (ultimate shareholders) yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan salinan digital (softcopy):
(1) data pribadi:
(a) salinan dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
(b) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
(2) Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/Police Clearing atau dokumen yang setara untuk WNA;
e) struktur kepemilikan pengendali terakhir (ultimate shareholder);
f) informasi mengenai sumber dana yang digunakan sebagai penyertaan modal Penyelenggara IAKD berupa bukti setor permodalan dan/atau salinan rekening koran 3 (tiga) bulan yang memuat transaksi penerimaan atau pengiriman modal;
g) surat pernyataan ultimate shareholder yang telah disusun dan bermeterai cukup, yang memuat pernyataan penjelasan rinci terkait nature hubungan antara ultimate shareholder dengan calon pemegang saham pengendali;
h) surat pernyataan ultimate shareholder yang telah disusun dan bermeterai cukup, yang memuat pernyataan tidak melakukan praktik nominee, saham pinjam nama, maupun acting in concert, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap Penyelenggara IAKD; dan
i) dokumen lainnya terkait pemegang saham tidak langsung sampai dengan ultimate shareholder (dalam hal dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan).
3) Kelengkapan dokumen persyaratan bagi pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, yaitu salinan digital (softcopy):
a) surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian E angka 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD lain;
b) daftar riwayat hidup yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan:
(1) data pribadi:
(a) salinan dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; dan
(b) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing;
(2) dokumen riwayat pendidikan formal:
(a) salinan ijazah terakhir;
(b) salinan sertifikat keahlian (jika ada);
(c) dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada);
(d) salinan tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti; dan
(e) salinan sertifikat kehadiran seminar yang pernah diikuti;
(3) dokumen riwayat pekerjaan:
(a) surat keterangan pengalaman bekerja; dan
(b) surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari Penyelenggara IAKD yang lama;
(4) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada);
(5) keterampilan yang dikuasai dalam manajemen Penyelenggara IAKD dan/atau penguasaan bahasa asing; dan
(6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/Police Clearing atau dokumen yang setara untuk warga negara asing.
c) dokumen mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju, meliputi:
(1) visi dan misi;
(2) program yang akan dilakukan selama menjabat;
(3) target yang akan dicapai selama menjabat; dan
(4) surat pernyataan tidak terafiliasi dengan Penyelenggara IAKD, bagi calon komisaris independen dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian E angka 3.
c. Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif
1) Sebelum pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) atau angka 2) menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara IAKD harus terlebih dahulu melakukan pengisian daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5).
2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) atau angka 2) harus menyampaikan hasil daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permohonan.
3) Penyampaian hasil daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2) disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
a) lengkap dan benar baik jumlah, format, maupun substansi; dan
b) menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” adalah benar serta telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.
4) Daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.
d. Penilaian Sendiri (Self-Assessment)
1) Penilaian sendiri (self-assessment) terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 6) dilakukan oleh Penyelenggara IAKD atau calon Penyelenggara IAKD sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan:
a) penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap calon anggota Direksi yang akan diajukan. Penilaian paling sedikit mencakup penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan Penyelenggara IAKD, latar belakang pendidikan baik formal maupun informal dan prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas, kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat, rangkap jabatan, serta kepemilikan kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
b) pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Hasil penilaian sendiri (self assessment) sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan permohonan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 3 SEOJK 21/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi V angka 2 SEOJK 21/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 1 Oktober 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-10-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.