Romawi II angka 2
SEOJK 21/SEOJK.07/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
2. Persyaratan Dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan a. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai calon Pihak Utama yang memenuhi persyaratan: 1) integritas dan kelayakan keuangan bagi calon Pihak Utama pengendali; dan 2) integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon Pihak Utama pengurus. b. Persyaratan Integritas 1) Penilaian persyaratan integritas, dilakukan untuk memastikan tingkat kepatuhan dan itikad baik para Pihak Utama untuk mengelola, mengawasi, dan/atau melaksanakan proses bisnis sehingga Penyelenggara IAKD mampu memenuhi kewajibannya kepada konsumen. 2) Kriteria penilaian persyaratan integritas bagi Pihak Utama, meliputi: a) cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, meliputi: (1) menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi konsumen; dan (2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, meliputi: (a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; (b) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidaha (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau (c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotoprika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) adalah terhitung sejak yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana sampai dengan tanggal surat permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan Penyelenggara IAKD kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan Dalam menilai “sikap mematuhi ketentuan yang berlaku” antara lain mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain. c) memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang paling kurang memuat pernyataan: (1) tidak pernah melanggar dan bersedia menjalankan prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan; dan (2) tidak pernah melanggar dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, pelindungan konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti fraud; d) memiliki komitmen terhadap pengembangan Penyelenggara IAKD yang sehat, antara lain dibuktikan dengan: (1) penyampaian rencana calon Pihak Utama pengendali terhadap pengembangan operasional Penyelenggara IAKD, yang paling sedikit memuat: (a) arah dan strategi pengembangan Penyelenggara IAKD; (b) strategi dalam hal Penyelenggara IAKD yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan; dan (c) rencana permodalan Penyelenggara IAKD untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun; (2) tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas IAKD yaitu perbuatan tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan sebagian atau seluruh komitmen yang diperjanjikan yang dimuat dalam risalah rapat, berita acara, atau yang dinyatakan dalam surat pernyataan komitmen perusahaan, antara lain tidak melaksanakan: (a) rekomendasi laporan hasil pemeriksaan; (b) program dalam rangka penyehatan Penyelenggara IAKD; dan (c) penyelesaian kewajiban Penyelenggara IAKD kepada konsumen yang telah disepakati; (3) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama; (4) tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak konsumen; (5) tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya; (6) tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan (7) memiliki komitmen dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen khusus bagi Pihak Utama yang membawahi fungsi pelindungan konsumen; e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi calon Pihak Utama di LJK dan/atau Penyelenggara IAKD. c. Penilaian Persyaratan Reputasi Keuangan 1) Penilaian terhadap persyaratan reputasi keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan dan menilai keterlibatan Pihak Utama pengurus dalam kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan. 2) Kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan bagi Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi: a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 3) Pengertian kredit macet sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) tidak termasuk kredit macet yang berasal dari tagihan annual fee kartu kredit, biaya administrasi kartu kredit, dan/atau tagihan lainnya terkait kartu kredit yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit.
d. Persyaratan Kelayakan Keuangan
1) Penilaian terhadap persyaratan kelayakan keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan calon Pihak Utama pengendali dalam kriteria faktor reputasi keuangan.
2) Kriteria penilaian persyaratan kelayakan keuangan, meliputi:
a) memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c;
b) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Penyelenggara IAKD, yaitu:
(1) posisi keuangan Pihak Utama pengendali perorangan yang mampu mendukung perkembangan bisnis Penyelenggara IAKD, ditunjukkan dengan surat pernyataan dari Pihak Utama pengendali perorangan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan keuangan, dan disertai dengan bukti pendukung seperti bukti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan/atau rekening koran minimal 3 (tiga) bulan terakhir yang memuat transaksi penerimaan atau pengiriman modal; dan
(2) posisi laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (apabila ada) atau laporan keuangan yang telah diaudit secara internal oleh pihak yang berwenang membawahi fungsi keuangan atau audit pada Penyelengaara IAKD, bagi Pihak Utama pengendali badan hukum, antara lain: posisi likuiditas, posisi solvabilitas, posisi penempatan investasi, posisi return on assets, dan posisi return on equity; dan
(3) memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara IAKD menghadapi kesulitan keuangan dalam bentuk surat pernyataan.
e. Persyaratan Kompetensi
1) Penilaian terhadap faktor kompetensi dilakukan untuk menilai pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki calon Pihak Utama pengurus, agar memadai dan relevan dengan jabatannya.
2) Kriteria penilaian faktor kompetensi bagi calon Pihak Utama pengurus, meliputi penilaian terhadap:
a) pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan tujuan pada Penyelenggara IAKD, antara lain dibuktikan dengan:
(1) pengalaman pada LJK dan/atau Penyelenggara IAKD yang relevan;
(2) pengalaman pada jabatan yang relevan dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan; dan/atau
(3) keahlian di bidang Penyelenggara IAKD dan/atau industri lain yang relevan.
b) kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan Penyelenggara IAKD secara strategis yang dilakukan untuk memastikan bahwa:
(1) calon Pihak Utama pengurus memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain dibuktikan dengan:
(a) pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab;
(b) kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis, memimpin organisasi, dan mengelola sumber daya manusia, termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko untuk mencapai tujuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi;
(c) pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal, khusus bagi anggota Dewan Komisaris;
(d) pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
(e) kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan atau aspek teknis lainnya;
(2) calon Pihak Utama pengurus memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain dibuktikan dengan:
(a) pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri yang akan dijabat oleh calon Pihak Utama pengurus; dan
(b) pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, Otoritas Jasa Keuangan, kepailitan, tindak pidana pencucian uang, dan peraturan pelaksananya.
(3) calon Pihak Utama pengurus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:
(a) bagi calon anggota Direksi, yaitu:
i. merumuskan visi dan misi Penyelenggara IAKD;
ii. melakukan analisis situasi Penyelenggara IAKD; iii. melakukan analisis perkembangan kondisi internal Penyelenggara IAKD; iv. menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban; dan
v. merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran Penyelenggara IAKD termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, seperti kemampuan untuk menyusun business plan tahunan serta corporate plan jangka menengah dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi yang realistis dan terukur;
(b) bagi calon anggota Dewan Komisaris, yaitu:
i. melakukan analisis dasar situasi Penyelenggara IAKD;
ii. melakukan analisis perkembangan kondisi internal Penyelenggara IAKD, antara lain kondisi kesehatan keuangan Penyelenggara IAKD, sumber daya manusia, dan teknologi informasi; dan iii. melakukan analisis atas kebijakan anggota Direksi.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 2 SEOJK 21/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi V angka 2 SEOJK 21/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 1 Oktober 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-10-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.