Romawi II angka 1
SEOJK 21/SEOJK.07/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Cakupan Pihak yang Mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
a. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap calon Pihak Utama Penyelenggara IAKD.
b. Calon Pihak Utama Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
1) calon Pihak Utama pengendali, yaitu PSP dari Penyelenggara IAKD merupakan:
a) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Penyelenggara IAKD, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;
b) pemegang saham Penyelenggara IAKD yang tidak tergolong sebagai PSP (non-PSP) yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Penyelenggara IAKD, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP:
c) non-PSP yang melakukan penambahan setoran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;
d) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada “Penyelenggara IAKD” hasil penggabungan (merger);
e) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP “Penyelenggara IAKD hasil peleburan” (konsolidasi); dan/atau
f) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada Penyelenggara IAKD yang akan didirikan.
2) calon Pihak Utama pengurus, yaitu calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris merupakan:
a) orang perseorangan yang belum pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris;
b) orang perseorangan yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, baik pada jenis penyelenggara IAKD yang sama maupun yang berbeda;
c) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada Penyelenggara IAKD yang sama atau pada Penyelenggara IAKD lainnya, contoh:
(1) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan menjadi komisaris independen pada Penyelenggara IAKD yang sama atau Penyelenggara IAKD lainnya; dan
(2) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi yang dicalonkan menjadi komisaris utama pada Penyelenggara IAKD yang sama atau Penyelenggara IAKD lainnya.
d) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang akan beralih jabatan pada Penyelenggara IAKD yang sama, contoh:
(1) anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada Penyelenggara IAKD yang sama;
(2) anggota Direksi yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara IAKD yang sama; atau
(3) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada Penyelenggara IAKD yang sama, contoh:
(a) anggota Direksi yang akan diangkat menjadi Direksi utama, atau yang setara dengan itu pada Penyelenggara IAKD yang sama; dan/atau
(b) anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat menjadi komisaris utama, atau yang setara dengan itu pada Penyelenggara IAKD yang sama;
e) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang berasal dari Penyelenggara IAKD yang melakukan penggabungan atau peleburan, contoh:
(1) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada “Penyelenggara IAKD hasil penggabungan” yang berasal dari “Penyelenggara IAKD yang melakukan penggabungan”;
(2) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada “Penyelenggara IAKD hasil penggabungan” yang berasal dari “Penyelenggara IAKD yang menerima penggabungan” termasuk perpanjangan jabatan; atau
(3) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada “Penyelenggara IAKD hasil peleburan” yang berasal dari “Penyelenggara IAKD” yang melakukan peleburan.
c. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan pada Penyelenggara IAKD yang sama bagi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf e) angka (2).
d. Perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah setiap penugasan kembali dalam jabatan yang sama, setara, atau lebih rendah, contoh:
1) jabatan yang sama adalah direktur teknologi informasi yang diangkat kembali menjadi direktur teknologi informasi pada Penyelenggara IAKD yang sama;
2) jabatan yang setara adalah direktur keuangan yang diangkat menjadi direktur pengelolaan risiko pada Penyelenggara IAKD yang sama; dan
3) jabatan yang lebih rendah adalah:
a) direktur utama yang diangkat menjadi direktur pada Penyelenggara IAKD yang sama; atau
b) Komisaris utama yang diangkat menjadi Komisaris pada Penyelenggara IAKD yang sama.
e. Perubahan Pihak Utama pengendali sebelum Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
1) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, calon Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) harus diajukan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum melakukan pembelian/pengambilalihan saham Penyelenggara IAKD.
2) Dalam hal calon Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah memiliki saham pada Penyelenggara IAKD sebelum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan maka yang bersangkutan, dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama pengendali walaupun telah memiliki saham Penyelenggara IAKD.
3) Yang dimaksud dengan tindakan sebagai Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 2) antara lain adalah:
a) memengaruhi kebijakan Penyelenggara IAKD;
b) mengusulkan/menempatkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara IAKD; dan
c) hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas sebagai PSP.
f. Pengangkatan calon Pihak Utama pengurus sebelum Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
1) Calon Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2), diajukan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum diangkat oleh RUPS.
2) Calon Pihak Utama pengurus yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai Pihak Utama pengurus walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.
3) Yang dimaksud dengan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2) antara lain:
a) bertindak mewakili Penyelenggara IAKD dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Penyelenggara IAKD;
b) mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan Penyelenggara IAKD;
c) memiliki hak suara dalam rapat Penyelenggara IAKD;
d) mewakili Penyelenggara IAKD di dalam dan di luar pengadilan; dan
e) wewenang lain yang melekat pada fungsi Direksi.
4) Yang dimaksud dengan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2) antara lain:
a) pengawasan atas kebijakan Direksi;
b) pengawasan operasional Penyelenggara IAKD;
c) memberi nasihat kepada Direksi; dan
d) wewenang lain yang melekat pada fungsi Dewan Komisaris.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 1 SEOJK 21/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi V angka 2 SEOJK 21/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 1 Oktober 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-10-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.