Romawi III

SEOJK 21/SEOJK.05/2020 — Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi: a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis; b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis; c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis; d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan e. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d. 2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Direksi. 3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 4. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit memuat penilaian Dewan Komisaris mengenai: a. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif; b. faktor yang memengaruhi kinerja Penyelenggara; dan c. upaya memperbaiki kinerja Penyelenggara. 5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris. 6. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi III SEOJK 21/SEOJK.05/2020

PDF naskah resmi, halaman 9

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi V (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 6 November 2020; tidak mencabut regulasi lain. Pasal 29 POJK 43 Tahun 2024 menyatakan POJK 24/POJK.05/2019 (induk) dan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Pasal 39 ayat (1) POJK 3/2023 tidak menyebut SEOJK ini. Risiko: istilah "pinjam meminjam uang" sudah diganti LPBBTI (POJK 40/2024). JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH