Romawi II
SEOJK 21/SEOJK.05/2020 — Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Cakupan Rencana Bisnis Penyelenggara paling sedikit memuat:
a. ringkasan eksekutif;
b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
c. visi, misi, dan strategi bisnis;
d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi;
1) rencana kegiatan usaha;
2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
3) rencana permodalan;
4) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; dan
5) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi;
e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
g. informasi lainnya.
2. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok Rencana Bisnis yang disajikan secara ringkas agar Rencana Bisnis dapat dipahami secara menyeluruh, yang memuat antara lain:
a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Penyelenggara dalam jangka pendek periode 1 (satu) tahun, jangka menengah periode 3 (tiga) tahun, dan jangka panjang periode 5 (lima) tahun;
b. indikator keuangan utama; dan
c. uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
3. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan mengenai:
a. pokok-pokok realisasi Rencana Bisnis periode sebelumnya;
b. kendala dan permasalahan yang dihadapi periode sebelumnya; dan
c. hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.
5. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 disusun sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai:
a. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai Penyelenggara dalam jangka panjang;
b. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek atau menengah untuk mencapai tujuan;
c. strategi bisnis yang merupakan strategi dan arah kebijakan Penyelenggara dalam menghadapi persaingan bisnis dan dinamika masyarakat di masa mendatang, yang paling sedikit meliputi:
1) analisis posisi Penyelenggara dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi Penyelenggara baik dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Penyelenggara;
2) arah kebijakan Penyelenggara, berupa penjelasan mengenai informasi umum kebijakan Penyelenggara yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha di waktu yang akan datang; dan
3) strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Penyelenggara yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.
7. Dalam menyusun analisis posisi Penyelenggara dalam menghadapi persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c angka 1), Penyelenggara dapat menggunakan metode analisis perencanaan strategis yang relevan, antara lain analisis faktor kondisi (condition factor), industri terkait dan pendukung (related and supporting industry), strategi, struktur, dan kompetitor (strategy, structure, and rivalry), dan kondisi permintaan (demand conditions).
8. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 disusun sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana penyaluran pinjaman dana yang paling sedikit meliputi:
a. rencana penyaluran pinjaman dana berdasarkan jenis kegiatan;
b. rencana penyaluran pinjaman dana berdasarkan sektor ekonomi; dan
c. rencana penyaluran pinjaman dana berdasarkan lokasi geografis.
10. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9 disusun sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
11. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2) paling sedikit meliputi rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Penyelenggara berdasarkan jenis sektor ekonomi, deskripsi umum kegiatan usaha, dan waktu pelaksanaan kegiatan usaha baru.
12. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 11 disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
13. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) paling sedikit meliputi:
a. proyeksi permodalan; dan
b. rencana perubahan modal.
14. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 13 disusun sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
15. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka
4) paling sedikit meliputi:
a. rencana pembukaan kantor atau unit layanan (outlet);
b. rencana perubahan alamat kantor pusat dan kantor atau unit layanan (outlet); dan
c. rencana penutupan kantor atau unit layanan (outlet).
16. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 15 disusun sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
17. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit meliputi:
a. rencana pengembangan organisasi, antara lain:
1) rencana pembentukan satuan kerja/divisi;
2) rencana perubahan satuan kerja/divisi; dan
3) rencana pembentukan komite;
b. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain:
1) rencana pemenuhan sumber daya manusia;
a) rencana rekrutmen;
b) rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
c) rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat; dan
d) rencana penggunaan tenaga kontrak;
2) rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
a) rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
b) rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
3) rencana penggunaan tenaga kerja asing; dan
4) rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya; dan
c. rencana pengembangan teknologi informasi, merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:
1) nama aplikasi, deskripsi, jenis pengembangan, sifat pengembangan, pihak penyedia, target implementasi, dan biaya pengembangan;
2) perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti Penyelenggara;
3) pengadaan aplikasi inti baru;
4) kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan
5) pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Penyelenggara.
18. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 disusun sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
19. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit meliputi:
a. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan dimaksud yang meliputi:
1) asumsi makro antara lain pertumbuhan produk domestik bruto, tingkat inflasi, dan lainnya dirinci per jenis asumsi; dan
2) asumsi mikro antara lain pertumbuhan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pertumbuhan penyaluran pinjaman dana, tingkat bunga, dan tingkat keberhasilan 90 (sembilan puluh) hari;
b. informasi mengenai kondisi keuangan Penyelenggara, meliputi:
1) proyeksi laporan posisi keuangan;
2) proyeksi laba/rugi komprehensif; dan
3) proyeksi laporan arus kas.
20. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 19 disusun sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
21. Proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f disusun sesuai dengan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
22. Rencana Bisnis yang memuat:
a. indikator keuangan utama pada ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
b. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9;
c. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 19; dan
d. proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 21,
disajikan:
1) untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis;
2) untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
3) untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
4) dalam mata uang rupiah penuh.
23. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit meliputi:
a. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan; dan
b. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Penyelenggara.
24. Rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a disusun sesuai dengan format 11 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
25. Rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf b disusun sesuai dengan format 12 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
26. Rencana Bisnis yang memuat:
a. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1);
b. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2);
c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3);
d. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4);
e. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5);
f. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a; dan
g. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf b,
memuat juga uraian mengenai:
1) alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud; dan
2) strategi Penyelenggara untuk merealisasikan rencana dimaksud.
27. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh Penyelenggara dalam Rencana Bisnis, namun tidak diatur formatnya di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, format penyampaian informasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan Penyelenggara.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II SEOJK 21/SEOJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi V (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 6 November 2020; tidak mencabut regulasi lain. Pasal 29 POJK 43 Tahun 2024 menyatakan POJK 24/POJK.05/2019 (induk) dan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Pasal 39 ayat (1) POJK 3/2023 tidak menyebut SEOJK ini. Risiko: istilah "pinjam meminjam uang" sudah diganti LPBBTI (POJK 40/2024). JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.