Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Penyelenggara harus menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (online) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyelenggara wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (online) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak (hardcopy) Rencana Bisnis.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (offline) dengan cara:
a. diserahkan langsung; atau
b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (website) Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian laporan secara luar jaringan (offline) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (softcopy) dengan menggunakan media berupa compact disc (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
6. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (hardcopy) yang ditandatangani oleh Direksi.
7. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (offline) sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada: Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta 12710.
8. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
9. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (online) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. untuk penyampaian secara luar jaringan (offline) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV SEOJK 21/SEOJK.05/2020
PDF naskah resmi, halaman 10
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi V (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 6 November 2020; tidak mencabut regulasi lain. Pasal 29 POJK 43 Tahun 2024 menyatakan POJK 24/POJK.05/2019 (induk) dan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Pasal 39 ayat (1) POJK 3/2023 tidak menyebut SEOJK ini. Risiko: istilah "pinjam meminjam uang" sudah diganti LPBBTI (POJK 40/2024). JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.
Status di JDIH