Romawi XIV
SEOJK 19/SEOJK.06/2025 — Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan dalam memfasilitasi Pendanaan.
2. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh Penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk:
a. bunga/margin/bagi hasil;
b. biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud; dan
c. biaya lainnya, selain denda keterlambatan, biaya tanda tangan elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik, dan pajak.
3. Batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan berdasarkan jenis Pendanaan, yaitu:
a. untuk Pendanaan produktif, yaitu:
1) nilai Pendanaan paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
a) sebesar 0,275% (nol koma dua tujuh lima persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
b) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor di atas 6 (enam) bulan.
2) nilai Pendanaan lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, baik untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan maupun tenor di atas 6 (enam) bulan.
b. untuk Pendanaan konsumtif, yaitu:
1) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
2) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor di atas 6 (enam) bulan.
Berikut simulasi perhitungan batas maksimum manfaat ekonomi:
1) Pendanaan produktif Penerima Dana A mengajukan Pendanaan kepada Penyelenggara Z pada tanggal 5 Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut:
a) batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana huruf a angka 1) sebesar 0,275% (nol koma dua tujuh lima persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan;
b) Pendanaan yang disalurkan sebagaimana dalam perjanjian Pendanaan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c) tenor 5 (lima) bulan;
d) bunga/margin/bagi hasil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
e) biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
f) biaya lainnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
g) total manfaat ekonomi = bunga/margin/bagi hasil + biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah + biaya lainnya = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) + Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
h) persentase manfaat ekonomi = total manfaat ekonomi / (Pendanaan yang disalurkan sebagaimana dalam perjanjian Pendanaan x tenor) = Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh rupiah) / [Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 150 (seratus lima puluh)] x 100% (seratus persen) = 0,017% (nol koma nol satu tujuh persen).
Berdasarkan perhitungan di atas, besar manfaat ekonomi sebesar 0,017% (nol koma nol satu tujuh persen) memenuhi batas maksimum manfaat ekonomi yaitu 0,275% (nol koma dua tujuh lima persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan.
2) Pendanaan konsumtif Penerima Dana B mengajukan Pendanaan kepada Penyelenggara Y pada tanggal 10 Agustus 2025 dengan rincian sebagai berikut:
a) batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana huruf b angka 2) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan;
b) Pendanaan yang disalurkan sebagaimana dalam perjanjian Pendanaan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
c) tenor 7 (tujuh) bulan;
d) bunga/margin/bagi hasil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
e) biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
f) biaya lainnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
g) total manfaat ekonomi = bunga/margin/bagi hasil + biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah + biaya lainnya = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) + Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
h) persentase manfaat ekonomi = total manfaat ekonomi / (Pendanaan yang disalurkan sebagaimana dalam perjanjian Pendanaan x tenor) = Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / [Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) x 210 (dua ratus sepuluh puluh)] x 100% (seratus persen) = 0,007% (nol koma nol nol tujuh persen).
Berdasarkan perhitungan di atas, besar manfaat ekonomi sebesar 0,007% (nol koma nol nol tujuh persen) memenuhi batas maksimum manfaat ekonomi yaitu 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan.
4. Batas maksimum denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c ditetapkan berdasarkan jenis Pendanaan, yaitu:
a. untuk Pendanaan produktif, yaitu:
1) nilai Pendanaan paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
a) sebesar 0,275% (nol koma dua tujuh lima persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
b) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor di atas 6 (enam) bulan.
2) nilai Pendanaan lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, baik untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan maupun tenor di atas 6 (enam) bulan.
b. untuk Pendanaan konsumtif, yaitu:
1) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
2) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor di atas 6 (enam) bulan.
5. Seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada Pengguna tidak melebihi 100% (seratus persen) dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan.
6. Denda keterlambatan bagi Pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat diakui sebagai pendapatan (off balance sheet) dan harus dikategorikan sebagai dana kebajikan sesuai fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7. Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi dan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat dilakukan evaluasi secara berkala sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian dan perkembangan industri LPBBTI.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi XIV SEOJK 19/SEOJK.06/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi XXII angka 1 mencabut SEOJK 19/SEOJK.06/2023; berlaku sejak ditetapkan 31 Juli 2025.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.