Romawi XV
SEOJK 19/SEOJK.06/2025 — Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Penyelenggara wajib melakukan mitigasi risiko paling sedikit berupa:
a. analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana;
b. verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen; dan
c. penagihan atas Pendanaan yang disalurkan secara optimal.
2. Selain melakukan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penyelenggara dapat memfasilitasi:
a. pengalihan risiko Pendanaan dalam hal terdapat permintaan dari Pemberi Dana;
b. pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada objek jaminan; dan/atau
c. mitigasi risiko lain untuk pelindungan Pemberi Dana dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Mitigasi risiko lain untuk pelindungan Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cakupan paling sedikit:
a. deskripsi mitigasi risiko lain yang dilakukan;
b. pedoman mitigasi risiko; dan
c. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban para pihak.
4. Analisis risiko Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a:
a. dilakukan pada saat Penerima Dana mengajukan permohonan Pendanaan dengan cara melakukan pemrosesan data yang diterima pada saat Penerima Dana mengajukan pendaftaran dan/atau berdasarkan data lain yang dimiliki Penyelenggara; dan
b. digunakan untuk menilai kelayakan Penerima Dana untuk memenuhi kewajiban Pendanaan.
5. Pengalihan risiko Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit.
6. Dalam hal Penyelenggara memfasilitasi mitigasi risiko Pendanaan dalam bentuk asuransi kredit dan/atau penjaminan kredit, Penyelenggara wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. tidak dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
7. Penyelenggara dalam bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. kerja sama dilakukan dengan paling sedikit 2 (dua) perusahaan asuransi dan/atau lembaga penjamin atau paling sedikit 1 (satu) konsorsium perusahaan asuransi atau konsorsium lembaga penjamin; dan
b. Penyelenggara hanya bersifat sebagai penyedia fasilitas kerja sama bagi Pemberi Dana.
8. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 7 dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
9. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia berdampingan dengan bahasa asing.
10. Dalam hal Penyelenggara memfasilitasi mitigasi risiko Pendanaan dalam bentuk asuransi kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilarang menggunakan mekanisme asuransi yang membatasi nilai klaim asuransi sebesar persentase dari nilai premi.
11. Penggunaan asuransi atau penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan kesepakatan antara Pemberi Dana dengan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin.
12. Dalam menggunakan asuransi kredit atau penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada angka 11, Pemberi Dana bertindak sebagai tertanggung atau penerima jaminan.
13. Dalam hal pembayaran klaim, perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan langsung membayarkan klaim kepada Pemberi Dana dan/atau penerima manfaat.
14. Dalam hal pembayaran klaim telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi atau lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 13, Penyelenggara harus memastikan bahwa informasi pembayaran klaim disampaikan kepada Pemberi Dana.
15. Dalam rangka pengalihan risiko atas objek jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, Penyelenggara dapat:
a. mengasuransikan objek jaminan; dan/atau
b. melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kewenangan untuk menampung atau menyimpan objek jaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi XV SEOJK 19/SEOJK.06/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi XXII angka 1 mencabut SEOJK 19/SEOJK.06/2023; berlaku sejak ditetapkan 31 Juli 2025.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.