Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi XIII

SEOJK 19/SEOJK.06/2025 — Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Penilaian skor kredit (credit scoring) sebagaimana dimaksud dalam Romawi XI angka 3 huruf g harus memperhatikan kelayakan dan kemampuan calon Penerima Dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pendanaan yaitu watak (character) dan kemampuan membayar kembali (repayment capacity). Selain itu, Penyelenggara dapat memperhatikan pula aspek lainnya seperti modal (capital), prospek ekonomi (condition of economy), dan/atau objek jaminan (collateral). 2. Penilaian terhadap kemampuan membayar kembali (repayment capacity) sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk Pendanaan konsumtif antara lain dilakukan dengan menelaah perbandingan antara jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi yang dibayarkan oleh Penerima Dana dengan penghasilan Penerima Dana yang ditetapkan paling tinggi sebesar: a. 40% (empat puluh persen) pada tahun 2025; dan b. 30% (tiga puluh persen) sejak tahun 2026. Yang dimaksud dengan jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi adalah seluruh jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi yang dibayarkan Penerima Dana kepada seluruh kreditur, terdiri dari Penyelenggara, bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penghasilan Penerima Dana diketahui dari bukti yang valid pendukung informasi penghasilan antara lain slip gaji atau mutasi rekening Penerima Dana. 3. Dalam rangka penilaian skor kredit (credit scoring), Penyelenggara dapat memanfaatkan data dari: a. internal Penyelenggara; b. penyedia jasa pengelola informasi yang telah terdaftar atau berizin dari otoritas terkait; c. lembaga pemerintahan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau d. lembaga lainnya yang telah terdaftar atau berizin dari otoritas terkait. 4. Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan Data Pribadi. 5. Metode penilaian skor kredit (credit scoring) sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan: a. metodologi tradisional yaitu metode penilaian skor kredit (credit scoring) yang menggunakan data historis kredit individu atau perusahaan untuk menentukan kelayakan kredit. Proses ini melibatkan analisis data seperti riwayat pembayaran, jumlah pinjaman yang dimiliki, durasi pinjaman, dan berbagai faktor lainnya yang berhubungan dengan perilaku kredit masa lalu; dan/atau b. metodologi machine learning yaitu metode penilaian skor kredit (credit scoring) yang menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis data dan memprediksi kelayakan kredit calon debitur. 6. Penyelenggara dapat menggunakan sistem machine learning sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b secara mandiri atau kerja sama dengan pihak ketiga. 7. Penyelenggara harus menyampaikan pedoman penilaian skor kredit (credit scoring) paling sedikit 1 (satu) kali dan pada saat terjadi perubahan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukan perubahan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi XIII SEOJK 19/SEOJK.06/2025

PDF naskah resmi, halaman 17

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XXII angka 1 mencabut SEOJK 19/SEOJK.06/2023; berlaku sejak ditetapkan 31 Juli 2025.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Status di JDIH