Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi IV

SEOJK 19/SEOJK.06/2025 — Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Penyelenggara dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga dengan perjanjian alih daya. 2. Bentuk perjanjian alih daya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan Penyelenggara melalui perjanjian: a. pemborongan pekerjaan; dan/atau b. penyediaan jasa tenaga kerja. 3. Penyelenggara dilarang untuk mengalihdayakan pekerjaan yang menjalankan fungsi: a. penilaian kelayakan Pendanaan; dan/atau b. operasional Teknologi Informasi. 4. Pekerjaan berkenaan dengan penilaian kelayakan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a adalah bagian dari struktur organisasi Penyelenggara yang menjalankan fungsi untuk melakukan penilaian kelayakan Pendanaan. 5. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Penyelenggara dapat bekerja sama dengan lembaga pengelola informasi perkreditan untuk menambah referensi data dalam melakukan penilaian kelayakan Pendanaan. 6. Sifat kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 5 hanya terkait dengan penyediaan data penilaian Pendanaan dan tidak terkait dengan penyediaan penilaian kelayakan Pendanaan akhir pada Sistem Elektronik milik Penyelenggara. 7. Operasional Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b meliputi: a. aktivitas pengelolaan akses Pengguna; dan b. pengelolaan pangkalan data. 8. Penyelenggara dapat melakukan aktivitas alih daya untuk pengembangan Teknologi Informasi. 9. Dalam hal Penyelenggara melakukan aktivitas alih daya untuk pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, Penyelenggara wajib memenuhi persyaratan: a. kode sumber aplikasi dan akses server production dimiliki oleh Penyelenggara; b. pengembangan Teknologi Informasi dikerjakan atas nama Penyelenggara; dan c. pengembangan Teknologi Informasi tidak dilaksanakan dalam tahapan deployment dan maintenance production. 10. Penyelenggara dilarang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 selain kepada pihak ketiga yang memenuhi ketentuan: a. pihak ketiga berbentuk badan hukum di Indonesia; b. pihak ketiga terdaftar pada asosiasi perusahaan sejenis pihak ketiga; c. tidak memengaruhi reputasi Penyelenggara; dan d. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 11. Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV SEOJK 19/SEOJK.06/2025

PDF naskah resmi, halaman 4

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XXII angka 1 mencabut SEOJK 19/SEOJK.06/2023; berlaku sejak ditetapkan 31 Juli 2025.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Status di JDIH