Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi V

SEOJK 19/SEOJK.06/2025 — Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Rapat Umum Pemberi Dana sebagaimana dimaksud dalam Romawi I angka 12 diselenggarakan apabila diperlukan oleh Penyelenggara, Pemberi Dana, dan/atau Penerima Dana. 2. Penyelenggara wajib menyusun pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana. 3. Pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit memuat: a. tata cara pelaksanaan, paling sedikit memuat: 1) Pemberi Dana berhak menghadiri Rapat Umum Pemberi Dana dan menggunakan hak suaranya; 2) Penerima Dana dapat menghadiri Rapat Umum Pemberi Dana dalam hal diperlukan; 3) Rapat Umum Pemberi Dana dapat diselenggarakan melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara langsung maupun pertemuan tatap muka secara elektronik; 4) pemberitahuan dan pemanggilan terlebih dahulu dengan jangka waktu yang memadai kepada Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana atas rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemberi Dana; dan 5) penyampaian informasi agenda Rapat Umum Pemberi Dana kepada peserta Rapat Umum Pemberi Dana; b. mekanisme, paling sedikit memuat: 1) Rapat Umum Pemberi Dana dipimpin oleh pemimpin rapat; 2) tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemberi Dana; dan 3) penetapan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemberi Dana yang adil; c. panduan Rapat Umum Pemberi Dana, paling sedikit memuat: 1) tata cara pengajuan Rapat Umum Pemberi Dana oleh Penyelenggara, Penerima Dana, dan/atau Pemberi Dana; 2) dokumentasi pelaksanaan dan hasil keputusan Rapat Umum Pemberi Dana; 3) biaya pelaksanaan Rapat Umum Pemberi Dana yang merupakan tanggung jawab Penyelenggara; dan 4) pemilihan dan penetapan pimpinan Rapat Umum Pemberi Dana. 4. Pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan kemampuan Penyelenggara. 5. Penyelenggara wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemberi Dana berdasarkan pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana yang telah ditetapkan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi V SEOJK 19/SEOJK.06/2025

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XXII angka 1 mencabut SEOJK 19/SEOJK.06/2023; berlaku sejak ditetapkan 31 Juli 2025.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Status di JDIH