Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi III

SEOJK 19/SEOJK.06/2025 — Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah harus memenuhi Prinsip Syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha. 2. Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad: a. al-bai'; b. ijarah; c. mudharabah; d. musyarakah; e. wakalah; f. wakalah bi al ujrah; dan g. qardh. 3. Pemenuhan Prinsip Syariah dalam penggunaan akad sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib didukung: a. fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; dan b. opini dari DPS atas penggunaan akad tertentu untuk pelaksanaan kegiatan usaha dalam hal fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dikeluarkan. 4. DPS melakukan analisis dan evaluasi pemenuhan dan penerapan Prinsip Syariah paling sedikit meliputi: a. kegiatan penyaluran Pendanaan; b. prosedur operasional standar; c. praktik pemasaran Pendanaan syariah; dan d. penerapan akuntansi. 5. Evaluasi pemenuhan dan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan secara berkala setiap bulan dalam bentuk laporan tertulis dan dilaporkan kepada direksi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi III SEOJK 19/SEOJK.06/2025

PDF naskah resmi, halaman 3

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XXII angka 1 mencabut SEOJK 19/SEOJK.06/2023; berlaku sejak ditetapkan 31 Juli 2025.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Status di JDIH