Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi II

SEOJK 19/SEOJK.06/2025 — Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Kegiatan usaha Penyelenggara terdiri atas: a. penyediaan; b. pengelolaan; dan c. pengoperasian, LPBBTI. 2. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penyelenggara dapat melakukan kegiatan lain, meliputi: a. mitra distribusi atas surat berharga negara untuk mendukung program pemerintah; b. kerja sama layanan informatif; dan/atau c. kegiatan lain setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Kegiatan usaha penyediaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yaitu Penyelenggara menyediakan Sistem Elektronik yang mempertemukan Pemberi Dana dan Penerima Dana dalam melakukan transaksi Pendanaan secara langsung serta menyediakan fasilitas lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usaha antara lain: a. penyediaan: 1. Escrow Account; dan 2. Virtual Acount atau payment gateway; b. penyediaan analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana; c. penyediaan verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen; d. penyediaan fasilitas pengalihan risiko Pendanaan; e. penyediaan fasilitas pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada objek jaminan; f. penyediaan sarana pengaduan; dan g. penyediaan informasi terkait Pendanaan bagi Pengguna. 4. Kegiatan usaha pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b yaitu Penyelenggara melakukan kegiatan: a. verifikasi identitas Pengguna; b. pemrosesan data Pengguna dan Data Pribadi lainnya sesuai dengan kegiatan penyelenggaraan usaha; c. penyaluran dana dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana; d. pembayaran Pendanaan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana; dan e. penagihan kepada Penerima Dana. 5. Kegiatan usaha pengoperasian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yaitu Penyelenggara mengoperasikan secara penuh Sistem Elektronik yang dimiliki. 6. Kegiatan lain setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c meliputi: a. kegiatan yang dilakukan dalam rangka penugasan pemerintah; b. pengembangan layanan Pendanaan yang meningkatkan risiko Penyelenggara; dan/atau c. kerja sama dengan pihak lain dalam rangka perolehan bisnis. 7. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah kegiatan yang masih berkaitan dengan kegiatan usaha LPBBTI dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. 8. Kerja sama dengan pihak lain dalam rangka perolehan bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a. dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertulis; b. tidak bertujuan untuk melakukan penguasaan pasar; dan c. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara. 9. Permohonan persetujuan kegiatan lain dengan kriteria kerja sama dalam rangka perolehan bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c dilakukan 1 (satu) kali apabila skema dan produk kerja sama tidak berbeda meskipun pihak yang melakukan kerja sama berbeda.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II SEOJK 19/SEOJK.06/2025

PDF naskah resmi, halaman 2

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XXII angka 1 mencabut SEOJK 19/SEOJK.06/2023; berlaku sejak ditetapkan 31 Juli 2025.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Status di JDIH