Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
5. PENGAJUAN KEMBALI CALON ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU ANGGOTA DPS YANG DITETAPKAN TIDAK DISETUJUI
a. Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS yang ditetapkan Tidak Disetujui dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
b. Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS yang tidak disetujui karena persyaratan kompetensi dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila dicalonkan kembali pada:
1) PIKK Nonoperasional yang sama, yaitu pada bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau jabatan yang lebih rendah. Contoh 1: Calon Direktur Keuangan pada PT PIKK Nonoperasional X yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi calon Direktur SDM pada PT PIKK Nonoperasional X. Contoh 2: Calon Direktur Utama pada PT PIKK Nonoperasional Y yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi Direktur Keuangan pada PT PIKK Nonoperasional Y.
2) Jabatan di LJK, selain PIKK Nonoperasional. Contoh: Calon Direksi pada PIKK Nonoperasional yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang dicalonkan kembali menjadi calon Direksi pada Perusahaan Asuransi.
c. Pengajuan kembali calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan tidak disetujui.
d. Dalam hal setelah 2 (dua) kali pengajuan tetap tidak disetujui, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS dapat diajukan kembali paling cepat 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan terakhir.
e. Pengajuan kembali calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS yang ditetapkan tidak disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi yang relevan dengan alasan tidak disetujui calon tersebut. Contoh: sertifikat pelatihan atau seminar manajemen risiko, pelatihan di bidang teknologi informasi, pelatihan di bidang hukum, dan/atau pelatihan lain yang relevan sesuai dengan jabatan yang akan dituju.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 5 SEOJK 18/SEOJK.03/2025
PDF naskah resmi, halaman 20