Romawi II angka 4 huruf d
SEOJK 18/SEOJK.03/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
d. Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu disetujui atau tidak disetujui.
2) Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
3) Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan, penggabungan, peleburan PIKK Nonoperasional, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil PKK dalam jangka waktu sesuai dengan POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan dan peraturan mengenai, penggabungan, peleburan dan integrasi PIKK.
4) Calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan.
5) RUPS pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
6) Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5) berakhir, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon DPS tidak diangkat oleh RUPS.
7) PIKK Nonoperasional harus melaporkan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS. Tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS adalah:
a) tanggal yang ditetapkan dalam RUPS, apabila RUPS dilakukan setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
b) tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, apabila RUPS dilakukan sebelum persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
8) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan, dengan ketentuan:
a) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari peralihan jabatan sebagaimana dimaksud pada butir II.1.b.4) sampai dengan butir II.1.b.9), yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar PIKK Nonoperasional.
b) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari pejabat pada PIKK Nonoperasional yang sedang menjabat pada PIKK Nonoperasional, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pada PIKK Nonoperasional dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar PIKK Nonoperasional. Yang dimaksud dengan pejabat pada PIKK Nonoperasional adalah sesuai dengan POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
9) PIKK Nonoperasional harus menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS PIKK Nonoperasional sesuai keputusan RUPS dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui.
10) PIKK Nonoperasional harus melaporkan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS.
11) Calon PSP yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan integritas namun telah memiliki saham PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan, maka yang bersangkutan:
a) harus mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada PIKK Nonoperasional yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan
b) tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara, dan hak untuk diperhitungkan dalam kuorum dalam RUPS serta hak menerima dividen yang dibagikan.
Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui.
12) Calon PSP yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan namun telah memiliki saham PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan, maka yang bersangkutan:
a) bagi pemegang saham eksisting, harus mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada PIKK Nonoperasional yang bersangkutan sehingga jumlah saham yang dimilikinya kembali ke jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP dan tidak melakukan Pengendalian;
b) bagi pemegang saham baru, harus mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada PIKK Nonoperasional yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan
c) hanya dapat menjalankan hak selaku pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara, dan hak untuk diperhitungkan dalam kuorum dalam RUPS serta hak menerima dividen yang dibagikan sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP.
Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui. Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan sebagian kepemilikan saham dalam jangka waktu dimaksud, yang bersangkutan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham atas seluruh saham yang dimilikinya pada PIKK Nonoperasional yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan sebagian kepemilikan saham.
13) Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 11) dan angka 12) dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak selain pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk kepada kelompok usahanya. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, meliputi:
a) orang tua kandung/tiri/angkat;
b) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
c) anak kandung/tiri/angkat;
d) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
e) cucu kandung/tiri/angkat;
f) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
g) suami/istri;
h) mertua;
i) besan;
j) suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
k) kakek/nenek dari suami/istri;
l) suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
m) saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
Larangan pengalihan kepemilikan saham kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf m) tidak berlaku untuk peralihan yang diakibatkan oleh pewarisan.
14) PIKK Nonoperasional melaporkan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 11) dan angka 12) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu sesuai dengan POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 4 huruf d SEOJK 18/SEOJK.03/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IV SEOJK 18/SEOJK.03/2025 (mulai berlaku 24 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 24-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.