Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
c. Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
1) Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut:
a) sedang menjalani proses hukum; Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS telah menyandang status tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana atau sedang menjalani proses peradilan terkait kepailitan;
b) sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD; Yang dimaksud sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS sedang diajukan sebagai calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS pada LJK (termasuk PIKK Nonoperasional lain) dan/atau IAKD; Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan selain pencalonan pertama yang diajukan PIKK Nonoperasional kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pencalonan mengakibatkan pelanggaran ketentuan rangkap jabatan;
c) sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD; Yang dimaksud dengan sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Pihak Utama; Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan yang bersangkutan yang diajukan PIKK Nonoperasional kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
d) berhalangan tetap atau meninggal dunia.
2) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan atau pihak yang mengajukan permohonan dalam hal penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan dalam rangka pembentukan PIKK Nonoperasional.
3) Calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani:
a) proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; atau
3) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ditetapkan pailit atau dinyatakan bersalah atas kepailitan perusahaan; atau
b) proses penilaian kembali terkait permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD namun tidak terbukti memiliki permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 4 huruf c SEOJK 18/SEOJK.03/2025
PDF naskah resmi, halaman 15