Romawi II angka 4 huruf b
SEOJK 18/SEOJK.03/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
b. Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
1) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan melalui penilaian administratif.
2) Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon PSP, calon PSP melakukan presentasi atau pemaparan paling sedikit mengenai:
a) rencana calon PSP terhadap pengembangan PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki paling singkat untuk 5 (lima) tahun sejak dimiliki; dan
b) strategi calon PSP dalam hal PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang akan dimiliki mengalami kesulitan keuangan.
Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dapat dilakukan secara daring, hybrid, maupun luring.
3) Dalam hal calon PSP adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan hukum yang dikendalikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, presentasi atau pemaparan dilakukan, jika diperlukan.
4) Dalam hal dilakukan restrukturisasi kepemilikan saham dalam rangka pembentukan PIKK Nonoperasional, tidak dilakukan presentasi atau pemaparan terhadap PSP yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
5) Dalam hal calon PSP berupa badan hukum:
a) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan, dan pihak yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan merupakan pemilik dan PSPT.
b) Dalam hal PSPT adalah pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan PSPT tersebut memberikan data dan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PSPT lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah sebagai pengganti PSPT pemerintah negara lain tersebut. Yang dimaksud dengan dokumen pendukung yang sah antara lain dokumen yang memuat penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah negara lain sebagai PSPT untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan serta penegasan bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah dimaksud untuk memberikan data dan dokumen.
c) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak lain yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengendalian, untuk menyampaikan dokumen persyaratan administratif.
d) Presentasi atau pemaparan dapat dilakukan oleh badan hukum tersebut atau badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau PSPTnya.
e) Pihak yang ditunjuk mewakili badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan/atau huruf c) harus mengikuti presentasi atau pemaparan.
6) PIKK Nonoperasional harus terlebih dahulu melakukan penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang akan diajukan. Penilaian paling sedikit mencakup:
a) penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan PIKK Nonoperasional;
b) kepemilikan kredit, pembiayaan macet atau kepailitan;
c) latar belakang pendidikan baik formal maupun informal;
d) prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
e) kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat; dan
f) rangkap jabatan.
Penilaian dilakukan oleh komite remunerasi dan nominasi terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan. Hasil penilaian dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS. Dalam hal PIKK Nonoperasional belum diwajibkan memiliki komite remunerasi dan nominasi terintegrasi maka penilaian dilakukan oleh fungsi yang menjalankan nominasi. Dalam hal pencalonan anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional, penilaian dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan.
7) Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan apabila:
a) calon yang diajukan memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan;
b) calon yang diajukan belum mempunyai pengalaman yang relevan pada LJK;
c) calon yang diajukan pernah tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terakhir sebelum pencalonan;
d) calon yang diajukan pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS LJK selain PIKK dan/atau sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto (IAKD); dan/atau
e) terdapat pertimbangan tertentu, antara lain PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan memiliki permasalahan signifikan.
Pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan secara daring, hybrid, maupun luring. Klarifikasi dilakukan berdasarkan data yang bersumber antara lain dari SLIK, hasil pengawasan, dan/atau basis data pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain.
8) Jumlah calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang dapat diajukan dalam permohonan adalah 1 (satu) orang untuk setiap lowongan jabatan dan penetapan calon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 4 huruf b SEOJK 18/SEOJK.03/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IV SEOJK 18/SEOJK.03/2025 (mulai berlaku 24 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 24-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.