SEOJK 18/SEOJK.03/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
a. Penyampaian Dokumen Persyaratan Administratif1) Sebelum PIKK Nonoperasional menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pencalonan, PIKK Nonoperasional terlebih dahulu menyusun daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) dokumen persyaratan administratif yang dilakukan oleh:a) satuan kerja kepatuhan terintegrasi PIKK Nonoperasional; ataub) PSP, anggota direksi PSP, atau anggota Konglomerasi Keuangan bagi PIKK Nonoperasional yang berbentuk badan hukum, dalam hal dokumen persyaratan administratif disampaikan dalam rangka permohonan pembentukan PIKK Nonoperasional.2) Daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:a) lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; danb) menyatakan bahwa persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.3) Daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi.4) Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi tidak dapat menjalankan tugasnya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PIKK Nonoperasional, daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) ditandatangani oleh:a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PIKK Nonoperasional;b) anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PIKK Nonoperasional; danc) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PIKK Nonoperasional.5) Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional, daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permohonan.6) Daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.7) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6) belum terpenuhi, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada PIKK Nonoperasional untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.8) Dalam hal PIKK Nonoperasional tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7), PIKK Nonoperasional dianggap membatalkan permohonan dan Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan permohonan PKK dimaksud.9) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda dalam pemenuhan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7) dengan mempertimbangkan kendala atau hambatan dalam pemenuhan dokumen dan/atau dalam rangka mendukung percepatan proses perizinan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 4 huruf a SEOJK 18/SEOJK.03/2025