Romawi II angka 6
SEOJK 18/SEOJK.03/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
6. PERUBAHAN KEPEMILIKAN DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN
a. Perubahan Pengendalian PIKK
1) PIKK Nonoperasional menyampaikan rencana perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sebelum dilaksanakan aksi korporasi terkait perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional, dengan melampirkan:
a) struktur Konglomerasi Keuangan terkini; Dalam struktur tersebut, mencakup seluruh pihak yang terkait dengan PIKK Nonoperasional dari segi pengendalian sampai dengan PSPT;
b) dokumen paska perubahan Pengendalian PIKK sebagai berikut:
(1) struktur Konglomerasi Keuangan; Dalam struktur tersebut, mencakup seluruh pihak yang terkait dengan anggota Konglomerasi Keuangan dari segi pengendalian sampai dengan PSPT;
(2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional;
(3) rencana korporasi Konglomerasi Keuangan; dan
(4) piagam korporasi Konglomerasi Keuangan; dan
c) dokumen pemenuhan persyaratan administratif dalam rangka pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP PIKK Nonoperasional serta calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS PIKK Nonoperasional paska perubahan dalam hal terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS belum termasuk pihak yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
Yang dimaksud dengan aksi korporasi, antara lain, pengalihan saham PIKK Nonoperasional kepada pengendali baru sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai PIKK Nonoperasional, atau PIKK Nonoperasional melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan (entitas) lain sehingga badan hukum PIKK Nonoperasional berakhir karena hukum. Penyampaian rencana perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional mengacu pada Lampiran IV SEOJK ini. Rencana perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagaimana pada bagian III.
2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terpenuhi, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada PIKK Nonoperasional untuk melengkapi kekurangan dokumen dan PIKK Nonoperasional menyampaikan kembali kekurangan dokumen dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
3) Dalam hal PIKK Nonoperasional tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2), PIKK Nonoperasional dianggap membatalkan rencana perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional dan Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan permohonan PKK dimaksud.
4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda dalam pemenuhan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan mempertimbangkan kendala atau hambatan dalam pemenuhan dokumen dan/atau dalam rangka mendukung percepatan proses perizinan.
5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) diterima secara lengkap, dengan melakukan:
a) penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan
b) penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS PIKK Nonoperasional paska perubahan, dalam hal terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS belum termasuk pihak yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, serta penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP.
6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak perubahan pengendali PIKK Nonoperasional, dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan perubahan pengendali tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan PIKK Nonoperasional.
b. Perubahan Kepemilikan dan/atau Pengendalian Anggota Konglomerasi Keuangan
1) PIKK Nonoperasional menyampaikan rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sebelum dilaksanakan aksi korporasi terkait perubahan anggota Konglomerasi Keuangan, dengan melampirkan:
a) struktur Konglomerasi Keuangan terkini; dan
b) dokumen paska perubahan kepemilikan atau pengendalian anggota Konglomerasi Keuangan sebagai berikut:
(1) struktur Konglomerasi Keuangan; Dalam struktur tersebut, mencakup seluruh pihak yang terkait dengan anggota Konglomerasi Keuangan dari segi pengendalian sampai dengan PSPT; dan
(2) rencana korporasi Konglomerasi Keuangan.
2) Yang dimaksud dengan perubahan kepemilikan adalah perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan terpenuhinya kriteria sebagai PSP pada anggota Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan sektor inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto. Yang dimaksud dengan “perubahan pengendalian” adalah perubahan kepemilikan yang menyebabkan terpenuhinya kriteria sebagai PSP pada anggota Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan sektor inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto, antara lain berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, kesepakatan antar pemegang saham, atau risalah rapat. Penyampaian rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan mengacu pada Lampiran IV SEOJK ini. Rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagaimana pada angka III. Perubahan kepemilikan atau pengendalian, antara lain, terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembelian saham anggota Konglomerasi Keuangan oleh pihak (PSP dan/atau PSPT) lain, sehingga kepemilikan dari PIKK Nonoperasional beralih kepada pihak tersebut. Dalam hal perubahan kepemilikan atau pengendalian anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan melalui penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan, tata cara dan mekanisme penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan anggota Konglomerasi Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, antara lain bagi bank umum mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.
3) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terpenuhi, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada PIKK Nonoperasional untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
4) Dalam hal PIKK Nonoperasional tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3), PIKK Nonoperasional dianggap membatalkan rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan permohonan PKK dimaksud.
5) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda dalam pemenuhan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3) dengan mempertimbangkan kendala atau hambatan dalam pemenuhan dokumen dan/atau dalam rangka mendukung percepatan proses perizinan.
6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) diterima secara lengkap, dengan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 6 SEOJK 18/SEOJK.03/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IV SEOJK 18/SEOJK.03/2025 (mulai berlaku 24 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 24-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.