Romawi II angka 2
SEOJK 18/SEOJK.03/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
2. FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN Faktor yang dinilai dalam penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:
a. Integritas bagi calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS. Calon wajib memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. Persyaratan integritas tersebut meliputi:
1) Cakap melakukan perbuatan hukum. Pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana sampai dengan tanggal surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan adalah:
a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
b) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
c) tindak pidana lainnya, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
Dalam rangka menilai sikap mematuhi ketentuan yang berlaku antara lain mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain.
3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan. Bagi calon yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan PIKK Nonoperasional yang sehat.
a) Bagi calon PSP harus menyampaikan:
(1) rencana calon PSP terhadap pengembangan bisnis PIKK Nonoperasional yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan PIKK Nonoperasional, dan rencana penguatan permodalan PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, yang juga mencakup rencana pengembangan bisnis anggota Konglomerasi Keuangan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
(2) pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk tidak melakukan pengalihan saham PIKK Nonoperasional yang dimilikinya dalam jangka waktu tertentu.
b) Bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota DPS harus menyampaikan rencana pengembangan dan pengelolaan Konglomerasi Keuangan yang sehat.
5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama. Pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain adalah pihak yang dilarang untuk menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat pada PIKK Nonoperasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto dan peraturan perundang-undangan terkait. Bagi calon yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama harus menyampaikan pernyataan tertulis yang memuat komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
b. Reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS. Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. Reputasi keuangan paling sedikit dibuktikan dengan:
1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
Yang dimaksud dengan kredit dan/atau pembiayaan macet antara lain:
1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK) atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan;
2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3) kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi efek di perusahaan efek atau penyelesaian transaksi perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto.
Yang tidak termasuk dengan pengertian kredit macet adalah yang berasal dari tagihan annual fee kartu kredit, biaya administrasi kartu kredit, dan/atau tagihan lainnya terkait kartu kredit yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit. Yang dimaksud dengan memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila calon Pihak Utama:
1) mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
2) merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.
c. Kelayakan keuangan bagi calon PSP Calon PSP wajib memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. Persyaratan kelayakan keuangan meliputi:
1) Memiliki reputasi keuangan sesuai dengan huruf b. Termasuk dalam memiliki kredit atau pembiayaan macet apabila calon PSP merupakan pengendali, anggota Direksi (pengurus), anggota Dewan Komisaris, atau DPS (pengawas) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet.
2) Memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, yang antara lain berdasarkan:
a) analisis kemampuan keuangan pada saat pengajuan dan proyeksinya untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen bagi calon PSP PIKK Nonoperasional berupa badan hukum; dan
b) analisis kemampuan keuangan yang dilakukan antara lain melalui analisis dokumen perpajakan bagi calon PSP perorangan, dokumen LHKPN, dan/atau laporan keuangan wealth management.
Termasuk dalam kriteria memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan adalah tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah. Yang dimaksud dengan hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah hutang yang telah jatuh tempo dan/atau tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi. Dalam pengertian memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah apabila calon PSP:
a) mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah; dan/atau
b) merupakan pengendali, anggota Direksi (pengurus), anggota Dewan Komisaris (pengawas), atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah,
baik dalam industri jasa keuangan maupun di luar industri jasa keuangan.
3) Memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan menghadapi kesulitan keuangan. Yang dimaksud dengan upaya yang diperlukan antara lain adalah untuk memperkuat permodalan, membantu kesulitan likuiditas, atau mencari investor lain dalam rangka memperkuat permodalan atau likuiditas PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.
d. Kompetensi bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota DPS Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, yang mencakup:
1) Bagi calon anggota Direksi meliputi:
a) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab PIKK Nonoperasional serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan; Pengetahuan tersebut dapat dibuktikan antara lain dengan surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau kepemilikan sertifikasi kompetensi di bidang manajemen risiko atau bidang lain yang relevan;
b) pengalaman dan keahlian di bidang LJK dan/atau bidang keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun bagi mayoritas calon anggota Direksi; Yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang LJK dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, perasuransian, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan LJK; dan
c) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PIKK Nonoperasional yang sehat, antara lain memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan industri jasa keuangan, menginterpretasikan visi dan misi PIKK Nonoperasional, serta analisis situasi Konglomerasi Keuangan.
2) Bagi calon anggota Dewan Komisaris meliputi:
a) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab PIKK Nonoperasional serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan; Pengetahuan tersebut dapat dibuktikan antara lain dengan surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau kepemilikan sertifikasi kompetensi di bidang manajemen risiko atau bidang lain yang relevan; dan/atau
b) pengalaman di bidang LJK dan/atau bidang keuangan; Yang dimaksud pengalaman di bidang LJK dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, perasuransian, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan LJK.
3) Bagi calon anggota DPS meliputi:
a) pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan/atau pengawasan syariah. Pengetahuan tersebut dapat dibuktikan antara lain dengan kepemilikan sertifikasi pengawas syariah dan bidang lain yang relevan; dan
b) pengetahuan di bidang LJK atau pengetahuan keuangan secara umum. Pengetahuan tersebut dapat dibuktikan antara lain dengan kepemilikan sertifikasi kompetensi di bidang manajemen risiko untuk jenjang Dewan Komisaris, bidang General Banking untuk jenjang DPS, dan bidang lain yang relevan.
Selain memenuhi persyaratan integritas, reputasi atau kelayakan keuangan, dan kompetensi tersebut di atas, calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS juga harus memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan atau pengelolaan PIKK Nonoperasional sesuai dengan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 2 SEOJK 18/SEOJK.03/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IV SEOJK 18/SEOJK.03/2025 (mulai berlaku 24 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 24-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.