Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi II angka 3

SEOJK 18/SEOJK.03/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

3. PERSYARATAN ADMINISTRATIF a. Permohonan PIKK Nonoperasional untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota DPS disampaikan oleh: 1) PSP, anggota direksi PSP, atau anggota Konglomerasi Keuangan bagi PIKK Nonoperasional yang berbentuk badan hukum, dalam hal permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional; atau 2) anggota Direksi PIKK Nonoperasional, dalam hal PIKK Nonoperasional telah memperoleh izin pembentukan PIKK Nonoperasional, kepada Otoritas Jasa Keuangan dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan. b. Rincian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit sebagaimana tercantum dalam: 1) Lampiran I SEOJK ini, bagi calon PSP PIKK Nonoperasional; dan 2) Lampiran II SEOJK ini, bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS PIKK Nonoperasional. c. Pemegang saham, anggota Direksi PSP, atau anggota Konglomerasi Keuangan untuk pembentukan PIKK Nonoperasional baru atau anggota Direksi PIKK Nonoperasional untuk PIKK Nonoperasional yang telah memperoleh izin harus menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jika diperlukan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 3 SEOJK 18/SEOJK.03/2025

PDF naskah resmi, halaman 11

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IV SEOJK 18/SEOJK.03/2025 (mulai berlaku 24 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 24-07-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH