Romawi II angka 1
SEOJK 18/SEOJK.03/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. PIHAK YANG MENGIKUTI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi PIKK Nonoperasional dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota DPS PIKK Nonoperasional dilakukan dalam hal anggota Konglomerasi Keuangan seluruhnya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
a. Calon PSP meliputi:
1) orang dan/atau badan hukum yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham PIKK Nonoperasional sehingga yang bersangkutan memenuhi kriteria PSP;
2) pemegang saham PIKK Nonoperasional yang tidak tergolong sebagai PSP (non PSP) yang melakukan penambahan setoran modal, melakukan pembelian saham PIKK Nonoperasional, menerima hibah saham PIKK Nonoperasional, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham PIKK Nonoperasional, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria PSP;
3) non PSP namun menurut Otoritas Jasa Keuangan dinilai melakukan Pengendalian PIKK Nonoperasional;
4) orang dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali PIKK Nonoperasional karena adanya perubahan struktur kelompok usaha PIKK Nonoperasional;
5) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada PIKK Nonoperasional hasil penggabungan (merger);
6) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP PIKK Nonoperasional hasil peleburan (konsolidasi);
7) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada PIKK Nonoperasional yang akan dibentuk.
b. Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS meliputi:
1) orang yang belum pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS PIKK Nonoperasional, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau DPS PIKK Nonoperasional;
2) orang yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS PIKK Nonoperasional, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional lainnya;
3) orang yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS PIKK Nonoperasional, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada PIKK Nonoperasional yang sama atau pada PIKK Nonoperasional lainnya; Contoh: Sdr. A merupakan anggota Direksi PT PIKK B. Yang bersangkutan diberhentikan oleh RUPS sebagai Direksi PT PIKK B pada tanggal 22 Desember 2025. Pada tanggal 3 Maret 2026, Sdr. A mengajukan kembali untuk menjadi anggota Direksi PT PIKK B. Terhadap pengajuan tersebut dilakukan PKK terhadap Sdr A.
4) anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional yang sama;
5) anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional yang dicalonkan menjadi Komisaris Independen pada PIKK Nonoperasional yang sama;
6) anggota Direksi PIKK Nonoperasional yang dicalonkan menjadi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi pada PIKK Nonoperasional yang sama;
7) anggota Direksi PIKK Nonoperasional yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional yang sama;
8) anggota DPS yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada PIKK Nonoperasional yang sama;
9) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, PIKK Nonoperasional yang dicalonkan ke jabatan yang lebih tinggi pada PIKK Nonoperasional yang sama, meliputi:
a) anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat menjadi komisaris utama/wakil komisaris utama atau yang setara pada PIKK Nonoperasional yang sama;
b) anggota Direksi yang akan diangkat menjadi direktur utama/wakil direktur utama atau yang setara pada PIKK Nonoperasional yang sama;
10) orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional hasil penggabungan yang berasal dari PIKK Nonoperasional yang menggabungkan (merger);
11) orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional hasil penggabungan yang berasal dari PIKK Nonoperasional yang menerima penggabungan (surviving PIKK Nonoperasional), termasuk perpanjangan jabatan;
12) orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS PIKK Nonoperasional hasil peleburan yang berasal dari PIKK Nonoperasional yang melakukan peleburan.
c. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS PIKK Nonoperasional, yang sebelumnya telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada jabatan dimaksud, kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 11).
d. Perpanjangan jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal yang ditetapkan dalam RUPS disertai dengan keputusan RUPS yang menetapkan perpanjangan jabatan dimaksud.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 1 SEOJK 18/SEOJK.03/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IV SEOJK 18/SEOJK.03/2025 (mulai berlaku 24 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 24-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.