SEOJK 17/SEOJK.07/2018 — Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. PUJK membentuk fungsi atau unit Layanan Pengaduan untuk melaksanakan kegiatan Layanan Pengaduan di setiap kantor PUJK.2. Fungsi atau unit Layanan Pengaduan di kantor pusat bertanggung jawab langsung kepada Direksi.3. Fungsi atau unit Layanan Pengaduan memiliki akses kepada fungsi lain yang terkait dengan bidang tugasnya untuk melayani dan menyelesaikan Pengaduan.4. Fungsi atau unit Layanan Pengaduan di kantor pusat, paling rendah dipimpin oleh pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.5. Dalam hal fungsi atau unit Layanan Pengaduan di kantor pusat dipimpin oleh pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, penunjukkan pejabat yang bertanggungjawab terhadap fungsi atau unit Layanan Pengaduan dituangkan dalam surat keputusan Direksi.6. Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dirangkap oleh pejabat dari fungsi atau unit lain kecuali fungsi atau unit kepatuhan, manajemen risiko, dan audit internal.7. Pemimpin fungsi atau unit Layanan Pengaduan di kantor pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4 bertanggung jawab atas fungsi atau unit Layanan Pengaduan di seluruh kantor PUJK.8. Fungsi atau unit Layanan Pengaduan dapat memiliki struktur organisasi yang berbeda di setiap kantor PUJK. Contoh: PUJK membentuk unit Layanan Pengaduan di kantor Pusat PUJK dan membentuk fungsi Layanan Pengaduan di kantor cabang PUJK.9. Direksi PUJK menetapkan tugas dan kewenangan fungsi atau unit Layanan Pengaduan di setiap kantor PUJK dalam prosedur Layanan Pengaduan. Kewenangan tersebut harus dapat menjamin terselesaikannya Pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang ditetapkan.10. Tugas dan kewenangan fungsi atau unit Layanan Pengaduan selain kantor pusat paling sedikit:a. menerima Pengaduan;b. mencatat Pengaduan; danc. menjelaskan prosedur singkat Layanan Pengaduan.
Dasar: Romawi IX angka 2 SEOJK 17/SEOJK.07/2018 (mulai berlaku 10 Maret 2019); dicabut oleh Romawi VIII angka 1 SEOJK 20/SEOJK.08/2025 mulai 01-01-2027 (belum berlaku per 14-10-2026); JDIH OJK: Tidak Berlaku Sejak Tanggal 01-01-2027