Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
5. Laporan kepada PPATK. Pedagang harus menyampaikan pelaporan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Beberapa laporan yang harus disampaikan kepada PPATK sesuai dengan model bisnis dan karakteristik usaha Pedagang, antara lain:
a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
1) Pedagang harus menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, meliputi Transaksi dan/atau percobaan transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana asal, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, termasuk dalam hal terdapat kesesuaian identitas dan informasi lain terkait calon Nasabah, Nasabah, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM.
2) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan penyampaian laporan koreksi atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sebelumnya telah disampaikan. Contoh kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan tercantum dalam Lampiran bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
b. Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta terkait DPPSPM;
1) Dalam hal terdapat kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DPPSPM, Pedagang harus menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pedagang menerima DPPSPM.
2) Penyampaian laporan Pemblokiran secara serta merta terkait DPPSPM harus disertai dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta.
3) Penyampaian laporan Pemblokiran secara serta merta terkait DPPSPM disampaikan secara fisik kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan u.p. Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri dengan alamat Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat 10120 atau melalui surat elektronik pemblokiran.wmd@ppatk.go.id, atau melalui mekanisme lain yang diatur oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
c. Laporan Nihil DPPSPM;
1) Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, Pedagang harus menyampaikan laporan nihil kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pedagang menerima DPPSPM.
2) Penyampaian laporan Pemblokiran secara serta merta terkait DPPSPM disampaikan secara fisik kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan u.p. Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri dengan alamat Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat 10120 atau melalui surat elektronik pemblokiran.wmd@ppatk.go.id, atau melalui mekanisme lain yang diatur oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi VIII angka 5 SEOJK 16/SEOJK.07/2025
PDF naskah resmi, halaman 63