SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
4. Tembusan Laporan Nihil terkait DTTOT dan/atau DPPSPM;a. Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, Pedagang harus menyampaikan laporan nihil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk DTTOT) atau kepada PPATK (untuk DPPSPM) dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pedagang menerima DTTOT dan/atau DPPSPM.b. Penyampaian tembusan laporan nihil terkait DTTOT dan/atau DPPSPM disampaikan secara daring melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP).c. Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, maka tembusan laporan nihil terkait DTTOT dan/atau DPPSPM dimaksud disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik melalui alamat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, yang ditujukan kepada kepala satuan kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.d. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengalami gangguan teknis, penyampaian laporan nihil terkait DTTOT dan/atau DPPSPM disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e.e. Pedagang harus memastikan bahwa telah terdaftar sebagai pengguna (user) SIGAP dengan mengakses https://sigap.ojk.go.id.f. Bagi Pedagang yang belum pernah melakukan registrasi pada SIGAP, dapat memilih tombol Register untuk dapat melakukan pendaftaran. Adapun pada proses registrasi, dibutuhkan informasi mengenai akun SIPO (Sistem Informasi Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan), agar dapat memastikan bahwa Pedagang yang masuk ke dalam sistem SIGAP hanya Pedagang yang telah berizin di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.g. Secara lebih rinci, tata cara registrasi SIGAP serta mekanisme penyampaian tembusan laporan nihil terkait DTTOT dan/atau DPPSPM melalui SIGAP, dapat mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman Pemblokiran secara serta merta atas dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam DTTOT atau DPPSPM.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi VIII angka 4 SEOJK 16/SEOJK.07/2025