Romawi VIII angka 1
SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
a. Pedagang harus menyampaikan laporan penerapan program APU PPT, dan PPPSPM kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit berupa:
1) Individual Risk Assessment/IRA; dan
2) Laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi kegiatan pengkinian data.
b. Individual Risk Assessment/IRA
1) Individual Risk Assessment/IRA disusun dengan format sebagai berikut:
a) Bagian I: pendahuluan, yang paling sedikit terdiri atas:
(1) latar belakang; dan
(2) tujuan;
b) Bagian II: landasan teori, yang paling sedikit terdiri atas:
(1) metodologi;
(2) kerangka kerja; dan
(3) pembatasan ruang lingkup;
c) Bagian III: profil Pedagang, yang berisi uraian mengenai gambaran umum Pedagang, baik dari sisi kelembagaan maupun operasional;
d) Bagian IV: hasil penilaian risiko, yang paling sedikit terdiri atas:
(1) peta risiko/kriteria TPPU secara umum, yang dipetakan dari sisi tindak pidana asal, bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode Transaksi/jaringan distribusi (delivery channels);
(2) peta risiko/kriteria risiko TPPT secara umum, yang dipetakan dari sisi bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode Transaksi/jaringan distribusi (delivery channels);
(3) peta risiko/kriteria risiko PPSPM secara umum, yang dipetakan dari sisi bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode transaksi/jaringan distribusi (delivery channels);
(4) peta risiko seluruh Nasabah, yaitu pemetaan Nasabah berdasarkan tingkat risikonya; dan
(5) risiko akhir Pedagang secara agregat;
e) Bagian V: mitigasi risiko, yang berisi paling sedikit mengenai hal-hal yang telah dilakukan Pedagang dalam memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; dan
f) Bagian VI: kesimpulan dan tindak lanjut, yang merupakan ringkasan dari hasil penilaian risiko serta mitigasi risiko yang akan dilakukan.
2) Dokumen IRA disampaikan untuk pertama kalinya paling lama pada 12 (dua belas) bulan setelah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan.
3) Pengkinan atas dokumen IRA disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Juni.
4) Dalam hal tanggal pelaporan IRA jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
5) Penyampaian dokumen IRA disampaikan secara daring melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem elektronik tersebut belum tersedia atau mengalami gangguan, maka penyampaian dokumen IRA disampaikan secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada kepala satuan kerja pengawasan.
c. Laporan Rencana Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data
1) Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah dan Perubahannya;
a) Laporan rencana pengkinian data Nasabah harus mendapat persetujuan oleh Direksi.
b) Laporan rencana pengkinian data Nasabah memuat data kuantitatif (statistik jumlah Nasabah) dan data kualitatif (antara lain kendala, upaya yang telah dilakukan oleh Pedagang, serta kemajuan (progress) dari upaya tersebut).
c) Laporan rencana pengkinian data mencakup jumlah Nasabah dan tingkat risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dari Nasabah yang akan dikinikan, informasi yang akan dikinikan, metode atau strategi pengkinian, dan persentase pemenuhan Nasabah yang akan dikinikan pada periode tertentu. Contoh format laporan rencana pengkinian data Nasabah tercantum dalam Lampiran bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
d) Laporan rencana pengkinian data Nasabah harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lama akhir bulan Desember sebelum periode pengkinian data. Sebagai contoh, untuk pengkinian data Nasabah kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2026, Pedagang menyampaikan laporan rencana pengkinian data Nasabah paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2025.
e) Penyampaian laporan rencana pengkinian data Nasabah disampaikan secara daring melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem elektronik tersebut belum tersedia atau mengalami gangguan, maka penyampaian laporan rencana pengkinian data Nasabah disampaikan secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada kepala satuan kerja pengawasan.
f) Dalam hal tanggal pelaporan rencana pengkinian data Nasabah jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
g) Dalam hal terdapat perubahan atas laporan rencana pengkinian data Nasabah yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pedagang harus menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
2) Laporan Realisasi Pengkinian Data;
a) Laporan realisasi pengkinian data Nasabah harus mendapat persetujuan oleh Direksi.
b) Laporan realisasi pengkinian Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan, memuat hasil pengkinian Nasabah berupa jumlah target Nasabah yang harus dikinikan, jumlah Nasabah yang berhasil dikinikan, jumlah Nasabah yang tidak berhasil dikinikan yang tercermin dari selisih target dengan realisasi, kendala yang dihadapi, serta upaya tindak lanjut yang akan dilakukan atas Nasabah yang tidak berhasil dikinikan. Contoh format laporan realisasi pengkinian data Nasabah tercantum dalam Lampiran bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
c) Laporan realisasi pengkinian data harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lama akhir bulan Januari setelah periode pengkinian data berakhir. Sebagai contoh, untuk pengkinian data Nasabah yang telah dilakukan pada kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2026, Pedagang menyampaikan laporan realisasi pengkinian data Nasabah paling lambat tanggal 31 Januari 2027.
d) Penyampaian laporan realisasi pengkinian data disampaikan secara daring melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem elektronik tersebut belum tersedia atau mengalami gangguan, maka penyampaian laporan realisasi pengkinian data Nasabah disampaikan secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada kepala satuan kerja pengawasan. Dalam hal tanggal pelaporan realisasi pengkinian data Nasabah jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi VIII angka 1 SEOJK 16/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.