Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi VIII angka 2

SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

2. Tata cara penyampaian laporan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM a. Penyampaian laporan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. b. Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Pedagang menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik melalui alamat: 1) mailingroomsumitro@ojk.go.id, dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia; 2) mailingroommrp@ojk.go.id, dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis; atau 3) alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. c. Penyampaian laporan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b ditujukan kepada: 1) Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia; atau 2) Kepala Departemen Internasional dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan tembusan Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis. d. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b mengalami gangguan teknis, penyampaian pelaporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dengan cara: 1) diserahkan langsung; atau 2) dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman. e. Penyampaian laporan secara fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d ditujukan kepada: 1) Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710, Indonesia, dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia; atau 2) Kepala Departemen Internasional dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710, Indonesia,dengan tembusan kepada: Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis. f. Pedagang dinyatakan telah menyampaikan laporan dengan ketentuan: 1) penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti penerimaan dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; 2) penyampaian melalui surat elektronik dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; atau 3) penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi VIII angka 2 SEOJK 16/SEOJK.07/2025

PDF naskah resmi, halaman 60

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH