Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Bunyi ini mengikuti perubahan oleh SEOJK 32/SEOJK.05/2022, romawi:I/angka 5/angka 3.
3. Permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi bagi Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah permasalahan yang terkait dengan:
a. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas LJKNB termasuk transaksi pada rekening administratif;
2) penetapan asumsi aktuaria yang tidak wajar;
3) penggelapan atau manipulasi;
4) praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan LJKNB yang tidak benar;
5) pembobolan teknologi sistem informasi LJKNB; dan
6) menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan LJKNB;
b. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJKNB, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJKNB, antara lain:
1) penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik LJKNB dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar;
2) pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak wajar kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai dan/atau pihak lain;
3) pemberian tarif premi/kontribusi kepada pemegang polis atau suku bunga/imbal hasil pembiayaan kepada debitur secara tidak wajar;
4) pemberian suku bunga/imbal hasil pinjaman yang diterima maupun kupon atas surat berharga/surat berharga syariah yang diterbitkan kepada kreditur secara tidak wajar;
5) persetujuan klaim asuransi atau penjaminan dengan prosedur dan nilai yang tidak wajar;
6) pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha;
7) penerimaan fee secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan
8) tindakan yang memanfaatkan LJKNB untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
c. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati–hatian di bidang LJKNB dan/atau prinsip pengelolaan LJKNB yang baik, antara lain:
1) praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
2) pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
3) pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
4) penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5) penutupan asuransi, penyaluran pembiayaan, dan/atau penerimaan penjaminan yang tidak dilakukan dengan prosedur yang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
d. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa perbuatan yang melanggar prinsip syariah bagi LJKNB yang menjalankan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, antara lain:
1) pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
2) penggunaan akad yang tidak sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
3) penempatan aset pada instrumen investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
e. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;
f. menyebabkan LJKNB mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJKNB dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan LJKNB dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;
g. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
h. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari annual fee, biaya administrasi, dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
i. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
j. tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan LJKNB yang sehat, antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi dari LJKNB, mengantisipasi perkembangan perekonomian dan sektor jasa keuangan, menganalisis situasi industri LJKNB dan sektor industri yang terkait langsung dengan aktivitas usaha dari LJKNB; dan
k. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, seperti komitmen yang telah disepakati untuk dipenuhi oleh LJKNB sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung LJKNB.
l. menghambat atau mengganggu:
1) upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
2) upaya dari Pihak Utama LJKNB dan/atau pihak lain,
dalam penanganan permasalahan solvabilitas dan/atau likuiditas LJKNB, misalnya menghambat atau mengganggu upaya dari pihak lain (sebagai contoh calon PSP atau calon investor) yang ingin menambah modal atau berinvestasi; dan/atau
m. permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi selain huruf a sampai dengan huruf l yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya pelanggaran terhadap ketentuan terkait perpajakan atau pelanggaran atas ketentuan terkait informasi dan transaksi elektronik.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi III angka 3 SEOJK 15/SEOJK.05/2019
PDF naskah resmi, halaman 9