Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali dengan langkah:
a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
c. tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan
d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
2. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
3. Terhadap Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada LJKNB saat dilakukan penilaian kembali, pemberitahuan untuk permintaan klarifikasi dapat dilakukan dengan cara berkorespondensi melalui pihak yang dapat dihubungi dan/atau pemanggilan melalui media massa.
4. Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi secara tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemanggilan terhadap Pihak Utama untuk dilakukan proses wawancara dalam rangka pelaksanaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi secara tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi termasuk pada saat wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 5 maka Otoritas Jasa Keuangan melakukan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
7. Berdasarkan hasil klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
8. Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau angka 7, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali.
10. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh.
11. Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 9 atau angka 10 dilakukan dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf c.
12. Penetapan hasil akhir penilaian kembali dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan dan/atau pertanggungjawaban Pihak Utama yang dinilai kembali, yang dikategorikan menjadi:
a. pelaku; atau
b. pelaku pembantu.
13. Yang dimaksud dengan pelaku sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a adalah:
a. orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan, atau mengusulkan terjadinya perbuatan;
b. orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani;
c. orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
1) orang yang menjalankan usulan/perintah dalam bentuk memberikan dukungan analisis/rekomendasi terhadap terjadinya suatu perbuatan/keputusan dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa usulan/perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; dan
2) orang yang menjalankan keputusan dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; dan/atau
d. orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu.
14. Yang dimaksud dengan pelaku pembantu sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b adalah orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan, dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut yang dibuktikan dengan dokumen pendukung dan/atau yang bersangkutan telah melaporkan perbuatan atau perintah tersebut kepada unit kerja terkait yang menangani masalah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan pertimbangan tertentu misalnya terdapat kondisi yang dinilai dapat menyebabkan LJKNB berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB dan/atau mengancam stabilitas sistem keuangan.
16. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 8, dengan pertimbangan tertentu antara lain terdapat kondisi dimana Otoritas Jasa Keuangan perlu memperoleh tanggapan segera dari pihak yang dilakukan penilaian kembali sehubungan dengan kebutuhan percepatan penanganan permasalahan LJKNB, dimana jangka waktu permintaan tanggapan dari Pihak Utama dinyatakan Otoritas Jasa Keuangan pada saat:
a. permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali; dan/atau
b. penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Romawi IV angka 15 menurut Romawi I angka 6 SEOJK 32/SEOJK.05/2022; Romawi IV angka 16 menurut Romawi I angka 6 SEOJK 32/SEOJK.05/2022
Sitasi: Romawi IV SEOJK 15/SEOJK.05/2019
PDF naskah resmi, halaman 13